Mutlak Perlu Percepatan Perbaikan Gizi, Bila Indonesia Ingin Mendapat Bonus Demografi

NERACA

Jakarta - Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Kirana Pritasari menegaskan perlu adanya upaya percepatan perbaikan gizi untuk mencapai generasi emas 2045. Pasalnya, saat ini Indonesia masih memiliki masalah terkait gizi seperti kurang gizi dan stunting.

“Jadi menjadi tantangan buat kita untuk perlu upaya percepatan perbaikan gizi, melalui program-program yang bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat,” tegas Kirana, dalam acara Seminar Nasional PP Aisyiyah-Yaici dengan tema Peluang dan Tantangan di Bidang Kesehatan dalam Meraih Bonus Demografi 2045, di gedung A gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (26/2).

Kirana menambahkan, mengacu pada hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019, angka stunting pada tahun 2019 mencapai 27,7 persen. Pemerintah sendiri telah menyiapkan 5 strategi dalam menurunkan dan mencegah stunting. Targetnya adalah pada 2024 stunting turun menjadi 14%, salah satunya melalui prioritas penanganan stunting yang dilakukan terhadap 260 kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Kirana, ada tiga komponen penanggulangan stunting yang utama, yakni pola asuh, pola makan dan air bersih sanitasi. Sejumlah masalah terkait dengan ketiga komponen ini, mulai dari anak yang mengalami kurang gizi sejak dari kandungan ibunya, anak bayi usia 6 - 23 bulan yang makannya tidak beragam, balita yang tidak dipantau pertumbuhannya secara rutin, hingga keluarga yang belum akses terhadap sanitasi yang layak.

Ia menambahkan, dalam upaya penurunan stunting memerlukan implementasi intervensi lintas sektor secara terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.“Kita harapkan harus ada peningkatan kualitas hidup, dimana fase ini sudah dimulai sejak bayi masih di dalam kandungan, bayi baru lahir, remaja, balita, hingga usia sekolah. Sehingga, di usia produktif, anak-anak tersebut akan menjadi tenaga kerja yang produktif, trampil, dan handal,” tegas Kirana.

Karena itu ia mengajak semua elemen masyarakat ikut berperan serta bersama pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi dan stunting di Indonesia. Dimana pada tahun 2020 ini fokus penanggulangan stunting adalah terhadap 260 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat perhatian khusus. Persoalan perbaikan dan percepatan gizi menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Sehingga, dengan segala bentuk perbaikan dan percepatan gizi tersebut, pada saat Indonesia memasuki fase bonus demografi sudah tersedia generasi-generasi yang berkualitas, tak hanya fisik namun juga intelektual.

Terkait perbaikan gizi pada bayi dan balita, khususnya usia 6 – 23 bulan, harus diberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang beragam, artinya makanan itu bervariasi proporsi makanannya seimbang, jumlahnya cukup dan tidak berlebihan. Sehingga khususnya bagi bayi dan balita, sangat tidak dianjurkan mengonsumsi makanan dan minuman dengan kandungan berlebihan, khususnya kandungan gula dan garam.

Bila bayi dan balita terlalu banyak diberikan makanan atau minuman dengan kandungan gula tinggi, misalnya, bukannya menjadikan tumbuh kembang bayi dan balita semakin baik, tetapi justru sebaliknya, berpotensi menimbulkan obesitas dan penyakit lainnya akibat kelebihan kadar gula dalam tubuh.

Pola makan terlalu banyak gula di kalangan balita memang disebut-sebut terkait dengan konsumsi SKM yang tinggi. Dalam satu takaran saji SKM, yaitu 150 mL air panas yang ditambah 4 sendok SKM terkandung gula sekitar 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan gula. Sehingga, bila orang tua memberikan SKM berlebihan setiap hari kepada anak, maka anak tersebut beresiko obesitas, dan memicu penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi pada usia dewasanya.

Jumlah ini melebihi ketentuan WHO tentang asupan harian bebas gula yang dianjurkan untuk anak usia 1-3 tahun maksimal 28 gr perhari atau setara dengan 3 sendok makan gula, dan untuk anak  usia 4-6 tahun maksimal 40gr per hari atau setara dengan 4 sendok makan gula.

Pola makan yang salah terkait SKM ini sangat mendesak untuk dibenahi. Karena jika tidak segera dibenahi, berpotensi memperlambat program percepatan dan perbaikan gizi yang tengah digalakkan pemerintah.

Karena itu, Kirana menyatakan sangat mendukung penuh program edukasi gizi dan bijak konsumsi susu kental manis yang dilakukan oleh PP Aisyiyah bersama Yaici. “Susu kental manis bukan untuk kebutuhan pemenuhan gizi, itu adalah perasa, balita tidak boleh mengkonsumsi sebagai minuman sebelum tidur,” tegas Kirana.

Sementara itu Ketua Harian YAICI, Arif Hidayat, dalam kesempatan tesebut menyatakan bahwa kampanye dan sosialisasi terkait kesehatan, khususnya gizi, belum merata diterima oleh masyarakat Indonesia. Keterbatasan media informasi hingga promosi produk makanan dan minuman dari produsen yang begitu masif mengakibatkan kampanye-kampanye kesehatan kurang bergaung. Seperti yang terjadi pada produk kental manis.

Arif menjelaskan, produk kental manis selama hampir seabad diiklankan sebagai minuman susu yang telah mengakibatkan kesalahan persepsi pada masyarakat. Masyarakat beranggapan produk yang mengandung gula 54% tersebut dapat diberikan kepada bayi dan balita sebagai minuman susu. Puncaknya adalah saat temuan balita menderita gizi buruk akibat mengkonsumsi susu kental manis di Kendari dan Batam, dan salah satunya meninggal dunia.

“Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada Oktober 2018, yang telah mengatur mengenai label dan iklannya. Sayangnya, pengawasan terhadap penerapan di lapangan masih belum optimal,” pungkas Arif. Mohar