Nasabah Asuransi Bumiputera Diminta Tidak Perlu Khawatir

Nasabah Asuransi Bumiputera Diminta Tidak Perlu Khawatir
Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputera diminta untuk tidak perlu khawatir dengan uang pertanggungan yang seharusnya dibayarkan kepada pemegang polis karena hak nasabah tetap menjadi prioritas untuk diberikan.
"Untuk memenuhi klaim nasabah, tengah dilakukan pengecekan aset dari Perusahaan Asuransi Bumiputera tersebut," kata anggota Komisi XI DPR RI Musthofa ditemui usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di SMA 1 Gebog Kudus, Senin (10/2).
Informasinya, kata politikus dari PDI Perjuangan itu, nilai aset yang dimilik perusahaan asuransi tersebut mencapai Rp9,7 triliun. Pada saat ini, menurut dia, hanya menunggu masa akan datang apakah seperti Jiwasraya akan dibentuk perusahaan induk. "Kalau nanti didanai oleh Negara melalui penyertaan modal negara, kami juga masih berhitung-hitung apakah itu mencapai atau tidak," katanya.
Sejak awal, pihaknya memang mengingatkan untuk dibuatkan skala prioritas yang hak-haknya nasabah, termasuk di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk haknya pensiunan TNI, Polri, termasuk ASABRIsabri untuk dipenuhi terlebih dahulu. Ia meyakini nantinya nasabah hanya menunggu antre pembayaran klaimnya.
Selain dilakukan konversi dengan aset, akan diupayakan untuk dibantu dengan menjalin kerja sama dengan BUMN sehingga aset tidak akan menjadi jaminan, tetapi menjadi format yang akan datang.
Sebelumnya, beberapa nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputera di Kabupaten Kudus mengeluhkan belum cairnya pembayaran klaim mereka, terutama pemegang polis asuransi pendidikan.
Beberapa nasabah ada yang mengaku pasrah karena sudah berupaya mendatangi Kantor Bumiputera serta menghubungi sejumlah pihak terkait. Namun, belum juga ada kejelasan soal kepastian kapan klaim asuransinya dibayarkan.
Sementara itu, Polri menyatakan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Meskipun demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya tetap menyelidiki munculnya dugaan tersebut. "Intinya penyelidikan. Tentunya sudah kami sampaikan bahwa kami masih menunggu audit BPK," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta.
Argo belum bisa membeberkan secara rinci mengenai proses penyelidikan yang dilakukan polisi terkait kasus ini. "Nanti kalau sudah ada audit dan ditemukan adanya kerugian, baru kami tindaklanjuti," ujar Argo.
Dugaan korupsi yang menyeret nama ASABRI mencuat ke publik setelah adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut nilai dugaan korupsi di PT ASABRI tidak kalah besar dengan kasus PT Jiwasraya yakni mencapai Rp10 triliun.
BPK saat ini masih mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dugaan korupsi di PT ASABRI.
Sementara itu, Dirut PT ASABRI Sonny Widjaja membantah dugaan korupsi di lembaganya. Sonny bahkan mengancam akan memperkarakan pihak-pihak yang berbicara tanpa data dan fakta terkait ASABRI. (ant)

 

Nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputera diminta untuk tidak perlu khawatir dengan uang pertanggungan yang seharusnya dibayarkan kepada pemegang polis karena hak nasabah tetap menjadi prioritas untuk diberikan.

"Untuk memenuhi klaim nasabah, tengah dilakukan pengecekan aset dari Perusahaan Asuransi Bumiputera tersebut," kata anggota Komisi XI DPR RI Musthofa ditemui usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di SMA 1 Gebog Kudus, Senin (10/2).

Informasinya, kata politikus dari PDI Perjuangan itu, nilai aset yang dimilik perusahaan asuransi tersebut mencapai Rp9,7 triliun. Pada saat ini, menurut dia, hanya menunggu masa akan datang apakah seperti Jiwasraya akan dibentuk perusahaan induk. "Kalau nanti didanai oleh Negara melalui penyertaan modal negara, kami juga masih berhitung-hitung apakah itu mencapai atau tidak," katanya.

Sejak awal, pihaknya memang mengingatkan untuk dibuatkan skala prioritas yang hak-haknya nasabah, termasuk di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk haknya pensiunan TNI, Polri, termasuk ASABRIsabri untuk dipenuhi terlebih dahulu. Ia meyakini nantinya nasabah hanya menunggu antre pembayaran klaimnya.

Selain dilakukan konversi dengan aset, akan diupayakan untuk dibantu dengan menjalin kerja sama dengan BUMN sehingga aset tidak akan menjadi jaminan, tetapi menjadi format yang akan datang.

Sebelumnya, beberapa nasabah Perusahaan Asuransi Bumiputera di Kabupaten Kudus mengeluhkan belum cairnya pembayaran klaim mereka, terutama pemegang polis asuransi pendidikan.

Beberapa nasabah ada yang mengaku pasrah karena sudah berupaya mendatangi Kantor Bumiputera serta menghubungi sejumlah pihak terkait. Namun, belum juga ada kejelasan soal kepastian kapan klaim asuransinya dibayarkan.

Sementara itu, Polri menyatakan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Meskipun demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya tetap menyelidiki munculnya dugaan tersebut. "Intinya penyelidikan. Tentunya sudah kami sampaikan bahwa kami masih menunggu audit BPK," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta.

Argo belum bisa membeberkan secara rinci mengenai proses penyelidikan yang dilakukan polisi terkait kasus ini. "Nanti kalau sudah ada audit dan ditemukan adanya kerugian, baru kami tindaklanjuti," ujar Argo.

Dugaan korupsi yang menyeret nama ASABRI mencuat ke publik setelah adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut nilai dugaan korupsi di PT ASABRI tidak kalah besar dengan kasus PT Jiwasraya yakni mencapai Rp10 triliun.

BPK saat ini masih mengumpulkan data dan informasi terkait kasus dugaan korupsi di PT ASABRI.

Sementara itu, Dirut PT ASABRI Sonny Widjaja membantah dugaan korupsi di lembaganya. Sonny bahkan mengancam akan memperkarakan pihak-pihak yang berbicara tanpa data dan fakta terkait ASABRI. (ant)

BERITA TERKAIT

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

Memulai Pemulihan Dari Bali

Memulai Pemulihan Dari Bali Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga memulai dari hal-hal yang memang memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam…

Jangan Sebatas Angan

Jangan Sebatas Angan Perlu kebulatan hati untuk merealisasikannya meski bangsa ini tengah menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Bahkan, pandemi…

BERITA LAINNYA DI

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

Memulai Pemulihan Dari Bali

Memulai Pemulihan Dari Bali Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga memulai dari hal-hal yang memang memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam…

Jangan Sebatas Angan

Jangan Sebatas Angan Perlu kebulatan hati untuk merealisasikannya meski bangsa ini tengah menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Bahkan, pandemi…