DPR Dukung Pemerintah Tolak WNI Eks ISIS

 

 

NERACA

 

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Korpolhukam) M. Azis Syamsuddin mendukung keputusan yang telah diambil pemerintah menolak pemulangan WNI eks ISIS. Ditemui di kantornya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2), M. Azis Zyamsuddin mengatakan, ”Kalau melihat mereka (WNI eks ISIS) sudah berani meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia, dan terbukti telah terlibat dalam organisasi terorisme, ya kita tolak. Makanya kita mendukung keputusan yang telah diambil oleh pemerintah untuk menolak keinginan mereka kembali ke tanah air," jelasnya.

 

Menurut M. Aziz Syamsuddin, keputusan yang diambil pemerintah itu tentu telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor hukum dan keamanan nasional. “Mereka teroris yang mempunyai skill bertempur dan melakukan aksi terorisme, itu tentu tidak baik bagi keamanan masyarakat kita disini. Kita tentu harus memprioritaskan dan mendahulukan kepentingan keamanan nasional kita sendiri,” ujarnya menambahkan. 

 

Pernyataan M. Azis Syamsuddin ini untuk menanggapi keputusan yang telah diambil oleh kabinet Presiden Joko Widodo dalam rapat tertutup di Istana Kepresidenen Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, seusai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan itu memberikan pernyataan resmi melalui pers, bahwa pemerintah telah mengambil keputusan tidak akan memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama para mantan anggota ISIS. 

 

Menurut data dari Central Inteligence Agency (CIA) saat ini ada sekitar 689 WNI eks ISIS yang terkatung-katung nasibnya di berbagai kamp pengungsian di Suriah, Turki, Irak, dan beberapa negara lain. Mereka bagian dari sekitar 9.000 orang para mantan petempur ISIS dari berbagai negara yang saat ini tersebar di berbagai kamp pengungsian di Suriah dan negara-negara lain. Salah satunya di kamp pengungsi Al-Hol, di bagian timur laut Suriah, yang dilaporkan media menampung banyak pengungsi eks ISIS asal Indonesia. Namun, menurut Mahfud MD, untuk alasan kemanusian pemerintah masih mempertimbangkan case by case untuk membantu pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. 

 

Menurut M. Azis Syamsuddin, yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar, keputusan yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga sejalan dengan kecenderungan umum negara-negara lain menolak kepulangan kembali warganya yang terbukti telah terlibat dalam organisasi terorisme ISIS. “Ini semoga juga bisa menjadi pelajaran bagi warga Indonesia yang lain, untuk tidak tergiur terlibat dalam organisasi terorisme. Kalau sudah begini kan repot sendiri,” ucapnya.

 

Menurut M. Azis Syamsuddin, pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia sudah pernah membuat keputusan menerima dan memulangkan 17 warga mantan anggota ISIS asal Indonesia yang saat itu terkatung-katung nasibnya akibat dideportasi dari perbatasan Suriah-Irak. Setelah pulang ke tanah air hingga saat ini, mereka masih dalam pengawasan ketat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan otoritas kemanan yang lain. “Mereka sangat merepotkan. Beberapa bahkan ada yang kembali lagi pergi ke Suriah. Jadi memang tidak ada jaminan jika kita pulangkan akan kembali berbuat baik,” tambahnya. 

 

BERITA TERKAIT

Program Bantuan Pemerintah Dorong Keberlangsungan UMKM

  NERACA Jakarta - Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Supari mengatakan adanya program bantuan dari pemerintah…

Pencegahan Ke Luar Negeri, Keputusan Menkeu Disebut Prematur

NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri…

Keputusan Menkeu Tentang Pencekalan Diprotes Keras

  NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Program Bantuan Pemerintah Dorong Keberlangsungan UMKM

  NERACA Jakarta - Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Supari mengatakan adanya program bantuan dari pemerintah…

Pencegahan Ke Luar Negeri, Keputusan Menkeu Disebut Prematur

NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri…

Keputusan Menkeu Tentang Pencekalan Diprotes Keras

  NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar…