Kementan Berharap Usaha Tani Menjadi Skala Bisnis

NERACA

Makassar - Pengalaman selama ini menunjukkan sektor pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian Indonesia maupun dunia. bahkan sektor pertanian mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam pembangunan nasional, dengan menciptakan kesempatan kerja.

Menteri Pertanian Syhrul Yasin Limpo, berharap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) akan lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern.

"Peran itu nanti digerakkan oleh BPP sebagai pusat pelaksanaan Kostratani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian," kata Syahrul.

Oleh karena itu, Kostratani menurut Syahrul di desain agar bisa mengidentifikasi potensi komoditas unggulan lokal yang bisa mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani.

"Merica yang sering kita temukan di meja restoran-restoran, dengan intervensi teknologi dan pendampingan penyuluh, ke depan hal seperti ini sudah bisa diproduksi di level Kostratani. Cita-cita bersama kita, satu Kostratani memiliki satu pabrik," ungkap Syahrul.

Pada kesemptan itu juga, Syahrul menyerahkan bantuan pertanian untuk propinsi Sulsel dengan total 150 miliar rupiah dalam bentuk 50 unit Traktor Roda 4, 100 unit Traktor Roda 2, 100 unit Pompa Air, 30 unit Combine Harvester, 3,3 ribu ton benih padi, 2,7 ribu ton benih jagung hibrida, 180 ton benih kacang tanah, 338 benih kedelai, 25 ton benih kacang hijau serta pembagian KUR kepada 5 perwakilan Kelompok Tani.

Namun, semua bantuan yang diberikan itu, hanya sebagai stimulan, yang perlu segera dilakukan adalah terus melkukan konsolidasi dan merubah paradigma pengelolaan usaha tani menjadi skala bisnis.

Sehingga segala bentuk upaya itu akan dikontrol dan dikendalikan oleh Kostratani dan Agricultural War Room (AWR), dengan daya dukung berupa akurasi data.

"Kita monitoring setiap permasalahan termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang aku terima beritanya sewaktu memaparkan Kostratani di kantor pusat FAO di Roma. Tidak butuh lama, hal itu bisa diselesaikan," ungkap Syahrul.

Disisi lain, menurut Syahrul, baik petani maupun penyuluh sama-sama memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pertanian Indonesia. Kata dia, mereka harus bisa menghitung berbagai kebutuhan pasar dan bisnis demi terwujudnya kedaulatan pangan.

"Oleh karena itu ongkos produksinya harus diturunkan. Kemudian tonasenya harus dinaikan. Makanya saya berharap kepada semua kelompok tani di Desa ini bisa manfaatkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena memiliki bunga yang sangat rendah," kata Syahrul.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy memgatakan bahwa serapan KUR pertanian nasional sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sudah mencapai 600 miliar rupiah.

"Total nilai KUR pertanian adalah 50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budidya perkebunan, tanaman pangan, hortikuktura dan pertenakan dengan bunga yang rendah yaitu 6 persen," kata Sarwo.

Selain skema KUR, Sarwo juga menghimbau kepada petani yang hadir untuk bisa mengakses asuransi pertanian."Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar 36 ribu, 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karen kekeringan atau banjir maka akan diganti 6 juta per hektar untuk satu kali masa tanam," ungkap Sarwo.

Seperti diketahui, bunga KUR sudah diturunkan Pak Presiden RI Joko Widodo dari 7 persen jadi 6 persen. Jumlahnya (plafonnya naik) dari Rp25 juta ke Rp50 juta. Rp50 juta itu tanpa agunan. Jadi, KUR ini peluangnya mudah. Makanya, kelompok budi daya tidak usah ragu. Berkaitan dengan penyaluran KUR itu, Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri akan menjadi penyalur di semua daerah di Indonesia. .

Disisi lain, Sarwo menghimbau  agar  para produsen segera berkoordinasi dengan Dinas di daerah, agar segera mengalokasikan pupuk sesuai Rencana Definitif Kelompok (RDKK).

"Permentan No 01 terkait pupuk bersubsdi sudah terbit. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota bisa tentunya sudah membuat Surat Keputusan (SK) tentang alokasi menyalurkan pupuk bersubsdi," ujar Sarwo.

Sarwo mengungkapkan, penyaluran harus segera dilakukan, karena beberapa wilayah sudah memasuki masa pemupukan, termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), namun dalam penyalurannya tetap berbasis e-RDKK yang sudah ditentukan alokasinya.

"Jangan ditunda-tunda lagi, agar petani bisa tenang dalam kegiatan usaha taninya. Bila ada yang terbukti melakukan penimbunan, laporkan saja ke pihak berwajib," tegas Sarwo.

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional

NERACA Jakarta - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, telah memberi pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak…

Mengkonsumsi Produk Dalam Negeri Memulihkan Ekonomi

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengajak masyarakat untuk selalu bangga akan produk buatan Indonesia. Salah satunya, dapat diwujudkan…

Neraca Perdagangan Agustus Surplus USD 2,3 Miliar

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meliris neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus USD 2,3 miliar. Ini merupakan capaian…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional

NERACA Jakarta - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, telah memberi pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak…

Mengkonsumsi Produk Dalam Negeri Memulihkan Ekonomi

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengajak masyarakat untuk selalu bangga akan produk buatan Indonesia. Salah satunya, dapat diwujudkan…

Neraca Perdagangan Agustus Surplus USD 2,3 Miliar

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meliris neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus USD 2,3 miliar. Ini merupakan capaian…