NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mampu merealisasikan anggaran sepanjang tahun 2019 hingga 92,23% atau Rp3,2 triliun dari pagu efektif sebesar Rp3,5 triliun. Pagu anggaran Kemenperin pada tahun lalu meningkat 27,05% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp2,8 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan realisasi itu merupakan capaian yang luar biasa. Selanjutnya, dengan meningkatnya alokasi pagu anggaran,  “Kami terus berupaya untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut,” kata Agus.

Artinya, Agus berharap kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (KSK) di lingkungan Kemenperin agar dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens. Sebab, progres pencapaian realisasi anggaran menjadi tanggung jawab KSK.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna beberapa waktu lalu, yang menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses belanja modal. Dalam hal ini, penyerapannya diharapkan optimal dan good governance harus tetap dijaga,” papar Agus.

Bahkan, menurut Agus, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran sampai semester I tahun 2020 sebesar 42,64%. “Saya akan memantau serta mengevaluasi penyerapan anggaran hingga semester I dengan target tersebut,” ujar Agus.

Oleh karena itu, Agus menyebutkan, dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin agar tertib sesuai peraturan yang berlaku, Menperin juga meminta kepada masing-masing pengelola anggaran untuk dapat bertindak profesional serta melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.

“Kepada Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” tegas Agus.

Sehingga, menurut Agus, guna menapaki tahun 2020 yang penuh tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global, menurut Agus, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap pembangunan industri nasional. Misalnya, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di Indonesia, mulai dilakukan dan menjadi salah satu fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini.

“Kita ketahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang sebagai seorang industrialis, sehingga beliau memiliki komitmen dalam mendorong sektor industri dan memahami kebutuhan pelaku industri. Untuk itu, kita perlu optimistis terhadap upaya memacu perekonomian nasional,” tutur Agus.

Agus pun menyampaikan, pihaknya akan membuat kebijakan pembangunan industri sesuai visi misi Presiden. Langkahnya dilakukan melalui pendekatan top-down sehingga ada sentuhan dari negara untuk keberlangsungan industri serta melakukan bottom-up dari hasil berbicara langsung dengan para pelaku industri mulai sektor hulu hingga hilir.

“Oleh karenanya, saya minta kepada para pejabat eselon I  beserta jajarannya, dapat melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Bapak Presiden pada tahun 2020 ini,” imbuh Agus.

Artinya, Agus menambahkan, penyerapan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, meskipun di sisi lain memberikan potensi baru bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonominya.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Kemenperin sebesar Rp2,9 triliun. Adapun alokasi terbesar akan digunakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri hingga Rp 1,06 triliun. Selain itu, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp694,63 miliar serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) sebesar Rp365,77 miliar.

Artinya Agus memproyeksi kontribusi PDB industri 2020 ditarget 17,80% sampai 17,95% terhadap PDB nasional. Asumsi skenario rendah 17,80% diproyeksikan dengan asumsi pertumbuhan sektor lain lebih cepat dari pertumbuhan industri.

"Hal ini bisa terjadi karena iklim usaha industri tidak bertambah, baik konsumsi rumah tangga untuk produk industri menurun salah satunya karena digital trade dan tren konsumsi berubah ke leisure," pungkas Agus