Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun

Cipta Karya Serahterimakan Hibah BMN Senilai Rp1,58 Triliun

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR kembali melakukan Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta, Rabu (11/12). Penerima Hibah Aset Ditjen Cipta Karya terdiri dari 4 Pemerintah Provinsi, 22 Pemerintah Kabupaten, 20 Pemerintah Kota, 2 Perguruan Tinggi Negeri, dan 3 yayasan.

BMN yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Penerima Hibah mempunyai nilai total perolehan sebesar Rp1.588.289.686.100, - (71 NUP) yang mencakup Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.519.197.863.405, - (55 NUP), Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebesar Rp9.100.806.540, - (8 NUP) dan Bidang Bina Penataan Bangunan Sebesar Rp59.991.016.155, - (8 NUP), dimana perolehan BMN tersebut bersumber dari APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Adapun BMN yang diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah berupa flat/rumah susun, pengembangan infrastruktur permukiman berupa air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan RTH, truk pengangkut dan alat berat serta penataan kawasan kebun raya. Acara serah terima dibuka oleh Sekjen PUPR Anita Firmanti. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Sesditjen Cipta Karya T. Iskandar, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Walikota Pekan Baru Firdaus dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dalam sambutannya, Anita mengungkapkan pembenahan dan penertiban tata kelola Barang Milik Negara, berkorelasi positif, bagi Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah untuk meraih Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangannya. Tidak jarang Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang masih belum meraih predikat tersebut bukan karena ketidakmampuan untuk meraihnya, namun disinyalir sebagian besar penyebabnya adalah masih perlu pembenahan dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Pemindahtanganan dengan pelaksanaan serah terima hibah BMN menjadi perhatian Ditjen Cipta Karya mengingat hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pemindahtanganan BMN memang perlu disegerakan guna efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan serta pengoperasiannya oleh Penerima Hibah,” tutur Anita.

Anita menambahkan, setelah ditandatangani naskah dan berita acara serah terima hibah BMN ini, Pemerintah Daerah/Penerima Hibah wajib mengalokasikan anggaran operasional pemeliharaan, termasuk sarana dan prasarana pendukung lain yang diperlukan, serta dapat lebih optimal dalam memanfaatkan dan memelihara BMN tersebut. Dengan harapan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar penunjang kesejahteraan peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan.“Di sisi lain, Ditjen Cipta Karya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan BMN yang telah diserahkan kepada penerima hibah,” tutup Anita. Mohar/Iwan

 

 

 

BERITA TERKAIT

Untuk Menahan Inflasi Yang Tinggi, Sektor Ekonomi Harus Segera Dipulihkan - KABUPATEN KUNINGAN

NERACA Kuningan - Jika tidak mau terjadi tingginya inflasi maka sektor ekonomi harus segera dipulihkan paska Pandemi Covid-19, termasuk pemulihan…

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 Juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

NERACA Jakarta - Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap…

Kalak BPBD : Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi - Sampai dengan Juli, Terjadi 116 Kejadian Bencana di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kota Sukabumi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Untuk Menahan Inflasi Yang Tinggi, Sektor Ekonomi Harus Segera Dipulihkan - KABUPATEN KUNINGAN

NERACA Kuningan - Jika tidak mau terjadi tingginya inflasi maka sektor ekonomi harus segera dipulihkan paska Pandemi Covid-19, termasuk pemulihan…

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 Juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

NERACA Jakarta - Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap…

Kalak BPBD : Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi - Sampai dengan Juli, Terjadi 116 Kejadian Bencana di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kota Sukabumi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…