Dewan Kota Sukabumi Desak Pemkot Bangun Rumah Singgah

Dewan Kota Sukabumi Desak Pemkot Bangun Rumah Singgah 

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi didesak segera membangun rumah singgah bagi anak jalanan. Pasalnya, hampir disudut ruas jalan banyak anak-jalanan yang menghiasai wajah kota moci tersebut."Ya, saya usulkan agar Pemda bisa membangun rumah singgah bagi anak jalanan atau terlantar," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lukmansyah kepada Neraca usai Hearing dengan Dinas Sosial di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (10/12).

Padahal menurut Lukman, mereka (anak jalanan) berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak lainya."Disini pemda harus hadir ditengah-tengah mereka, salah satunya dengan mendirikan rumah singgah. Apalagi, rumah singgah tersebut bukan hanya untuk anak jalanan saja, melainkan juga untuk anak yang terlantar," ujarnya.

Lukman berharap, usulan tersebut bisa menjadi skala prioritas bagi Dinas Sosial (Dinsos) kedepan, sebab keberadaan rumah singgah tersebut bisa memberikan kehidupan yang layak bagi mereka, berbeda ketika mereka ada dijalanan."Kalau mengenai anggaran untuk membangun rumah singgah tersebut, kita akan bantu," bebernya.

Disisi lain Lukman juga mengangap kalau razia yang dilakukan oleh dinas sosial dan dinas terkait, kesanya percuma. Sebab, ketika mereka terkena razia tidak dilakukan edukasi. Artinya, hanya di data saja kemudian dilepaskan lagi tanpa ada tindak lanjutnya."Kalau dirazia kan hanya didata saja, terus dilepaskan lagi. Tapi kalau di simpan di rumah singgah setidaknya ada edukasi yang akan didapatkan oleh mereka," tandasnya.

Sementara itu Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Sukabumi Rita Handayani mengatakan, program rumah singgah jauh-jauh hari sudah diinisiasi oleh pihaknya, bahkan semua dana untuk mewujudkan hal tersebut sudah dianggarkan dari Dana Insentif Daerah (DID), dengan memberdayakan Pustu Subangjaya sebagai rumah perlindungan sosial khusus lima SPM (Standar Pelayanan Minimal)."Untuk kewenangan Kota dan Kabupaten hanya non panti, jadi lebih ke rehabilitasi Lima SPM tersebut, seperti penyandang disabilitas, tuna sosial, usia lanjut terlantar, anak terlantar dan penanganan korban pasca bencana," tuturnya.

Rita menambahkan, sesuai dengan Permensos nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Pihaknya hanya melayani diluar panti saja."Jadi menginisiasi membangun rumah perlindungan sosial itu salah satu untuk antispasi menangani lima SPM tersebut. Dan penangananya selama tujuh hari dengan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti sandang, pangan, sampai proses reunifikasi dan reintegrasi ke keluarganya. Dan dinsos sedang menata kesana," pungkasnya. Arya

 

 

BERITA TERKAIT

Kunci Pemda Gerakkan Ekonomi Daerah di Tengah Covid-19

NERACA Jakarta - Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan kolaborasi antar pengusaha, pemerintah dan masyarakat adalah kunci agar Bogor tidak kembali…

Masyarakat Harus Waspada Sebaran Covid - Kuningan Kini Masuk Zona Orange

NERACA   Kumingan - Kasus Covid-19 di Kabupaten Kuningan terus mengalami fluktuatif, dan saat ini kembali masuk ke zona orange,…

Harga Pupuk Naik, Sejumlah Petani di Kota Sukabumi Mengeluh

NERACA Sukabumi - Sejumlah petani padi di Kota Sukabumi terpaksa harus menghentikan kegiatan produksinya. Hal itu dipicu oleh naiknya beberapa…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Kunci Pemda Gerakkan Ekonomi Daerah di Tengah Covid-19

NERACA Jakarta - Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan kolaborasi antar pengusaha, pemerintah dan masyarakat adalah kunci agar Bogor tidak kembali…

Masyarakat Harus Waspada Sebaran Covid - Kuningan Kini Masuk Zona Orange

NERACA   Kumingan - Kasus Covid-19 di Kabupaten Kuningan terus mengalami fluktuatif, dan saat ini kembali masuk ke zona orange,…

Harga Pupuk Naik, Sejumlah Petani di Kota Sukabumi Mengeluh

NERACA Sukabumi - Sejumlah petani padi di Kota Sukabumi terpaksa harus menghentikan kegiatan produksinya. Hal itu dipicu oleh naiknya beberapa…