NERACA

Jakarta - Pemerintah tengah berupaya keras agar koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) bisa memiliki daya saing tinggi dan bisa meningkatkan aktifitas ekspor atas produk-produknya.

Sekretaris Deputi bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Talkah Badrus menyayangkan masih banyak pelaku KUMKM yang belum memahami langkah-langkah dan straregi untuk bisa menembus pasar ekspor. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi mereka agar produk-produk KUMKM bisa diekspor.

Sehingga untuk menuju ke sana, perlu dibuat sebuah roadmap yang tertuang dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang UKM Ekspor bagi KUMKM.

Saat ini SKKNI dan KKNI yang digunakan untuk memandu pelaku KUMKM menembus pasar ekspor masih menggunakan standar yang lama. Sementara kondisi pasar global juga telah berubah lantaran adanya gejolak ekonomi global.

“Sehingga diperlukan upaya penyesuaian SKKNI dan KKNI agar pelaku KUMKM juga bisa menyesuaikan perubahan global tersebut,” kata Talkah.

Sehingga menurut Talkah, melalui peninjauan ulang SKKNI dan KKNI yang berlaku saat ini diharapkan akan melahirkan Standar yang baru yang dapat memudahkan KUMKM dalam menembus pasar ekspor.

"Jadi masih banyak UMKM yang kurang memahami tata cara ekspor. Maka pada kesempatan ini kami berharap acara ini bisa hasilkan KKNI yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai kebutuhan lapangan termasuk penyesuaian dengan teknologi informasi," ujar Talkah.

Lebih lanjut, Talkah mengatakan nilai ekspor dari sektor UMKM nasional hanya berkontribusi sekitar 14,37 persen terhadap total ekspor. Jumlah ini tergolong masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak memahami prosedur ekspor khususnya yang terkait dengan hal administratif, pembayaran hingga terkait dengan bahasa.

Oleh sebab itu perlu adanya panduan dan standar minimal ekspor yang bisa dipahami dengan mudah oleh pelaku KUMKM demi menggenjot nilai ekspor. Ditargetkan pada akhir kabinet Indonesia Maju mendatang, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor diharapkan bisa mencapai 30 persen dengan mengikuti SKKNI dan KKNI yang baru. Dengan begitu diharapkan defisit neraca perdagangan dapat semakin ditekan khususnya dari sektor KUMKM.

"Posisi saat ini (kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor) 14,37 persen. Kedepan di tahun 2020 kita targetkan bisa sumbangkan 18,12 persen dan di akhir kabinet bisa mencapai 30 persen. Ini target fantastis maka kegiatan pengembangan dan pendampingan SDM sangat perlu sekali," terang Talkah.

Seperti diketahui, Talkah menguraikan, saat ini, Kemenkop dan UKM memiliki lima SKKNI dalam pembangunan SDM, yaitu SKKNI Bidang Pengelolaan Jasa Keuangan, SKKNI Bidang Jabatan Kerja Pelaksana Ritel Koperasi dan SKKNI Bidang Jabatan Kerja Pelaku Ekspor pada UKM. Kemudian SKKNI bidang simpan pinjam syariah dan pembiayaan serta SKKNI Bidang pendamping UMKM.

"Kami harap dengan konvensi Nasional ini nantinya dapat mencapai kesepakatan serta mendapat pengakuan dari semua pihak. Ini juga bisa menjadi media sosialisasi awal terhadap SKKNI dan KKNI bidang ekspor bagi KUMKM demi mendorong kemajuan ekspor yang lebih baik di masa mendatang," ucap Talkah.

Di tempat yang sama Asdep Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUMKM Kemenkop dan UKM, Retno Endang Prihantini, menambahkan bahwa SKKNI dan KKNI Bidang Ekspor pada Koperasi dan UKM memang sudah saatnya untuk dilakukan perubahan.

Hal ini mengacu pada kebutuhan di lapangan yang sudah mengalami perubahan dinamika. Dasar hukum penyusunan ulang RKKNI dan KKNI ini adalah UU No 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan KKNI serta Permenaker No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI,” papar Retno.

Artinya, Retno menambahkan, konvensi Nasional RSKKNI dan RKKNI ini adalah tahap akhir dari rangkaian kegiatan peninjauan ulang. Ditargetkan dalam 100 hari kerja Menteri Koperasi dan UKM yang baru RSKKNI dan RKKNI ini dapat disahkan.

“Dengan begitu fasilitator dapat memiliki pedoman atau rujukan yang baru dalam melakukan pendampingan kepada pelaku KUMKM. Dengan begitu diharapkan tingkat pemahaman pelaku KUMKM untuk melakukan ekspor produk-produknya dapat semakin tinggi,” pungkas Retno.