NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyoroti beberapa persoalan yang terjadi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat. "Saya mendapatkan laporan bahwa ada bank yang masih meminta syarat jaminan atau colateral bagi penerima KUR, karena khawatir pinjamannya macet," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020 di Kantor Presiden Jakarta pada Senin (9/12).

Menurut Presiden, bank-bank BUMN perlu memberikan pendampingan bagi pelaku usaha UMKM. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha serta keuntungan yang diraup sehingga meningkat perekonomian. Jokowi juga menyoroti adanya bank yang memindahkan kredit komersial kepada program KUR. "Praktik-praktik seperti ini yang tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif, sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas," ujar Presiden.

Dengan suku bunga KUR yang telah diturunkan dari 7 persen ke 6 persen, Jokowi berharap dapat memberi dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan plafon anggaran untuk KUR pada 2020 menjadi Rp190 triliun. Plafon itu akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Untuk plafon maksimum KUR Mikro turut ditingkatkan dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur yang juga akan berlaku efektif awal 2020. Selain itu total plafon untuk KUR Mikro sektor perdagangan juga dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta.

Dalam kesempatan sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menargetkan pada tahun 2020 akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 120 trilun, naik 37,9% dari target penyaluran tahun ini Rp 87 triliun. Direktur Utama BRI Sunarso, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR menyampaikan, per November target penyaluran KUR sebesar Rp 87 triliun sudah terlampui. "Tahun depan target penyaluran KUR sebesar Rp 120 triliun," ungkap Sunarso.

Dari sisi porsi penyaluran KUR, tiga daerah yang mendapat porsi penyaluran terbesar di antaranya Jawa sebesar Rp 65 triliun dengan target 3,2 juta debitur. Kedua, Sumatera dengan target penyaluran kepada 892 ribu debitur sebesar Rp 21,3 triliun. Sedangkan, Pulau Sulawesi akan mendapat alokasi penyaluran KUR sebesar Rp 15,2 triliun kepada 589 ribu debitur.

Mengacu data Kementerian Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR sejak awal tahun hingga 30 September 2019 mencapai Rp 115,9 triliun. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Selasa (12/11). Realisasi sebesar Rp 115,9 triliun sudah mencapai 82,79% dari target tahun 2019 yang sebesar Rp 140 triliun. Dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

Sektor perdagangan masih memberikan kontribusi terbesar, yakni 50%. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan 26%, sektor jasa 15%. Serta sektor pengolahan mencapai 85, konstruksi 0,1% dan perikanan 2%. Kinerja penyaluran KUR 1 Januari 2019 sampai dengan 30 September 2019, penyalur KUR tertinggi dicapai oleh BRI atau sebesar Rp 77,3 triliun.