Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan penggunaan website indeks membangun desa merupakan kunci keberhasilan untuk pembangunan di daerah pinggiran. "Di Kementerian Desa kita sudah punya sistem yang sangat bagus dan akurat dan bisa dipakai kepala daerah, kapolres dan Kajari untuk bersama-sama mengawal kesuksesan pembangunan desa," ujar dia saat rapat koordinasi nasional (rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Ia mengaku sistem tersebut merupakan kunci keberhasilan apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran dalam hal ini desa.

Pada website indeks desa membangun tersebut terdapat empat item yang termuat. Pertama profil desa di setiap wilayah, kedua nilai status perkembangan desa selanjutnya indikasi kebutuhan desa dan terakhir rekomendasi. "Poin keempat ini sangat penting untuk persiapan pembangunan di masa depan karena semua data dikelola oleh kecerdasan buatan," lanjutnya.

Pada indeks membangun desa juga terdapat tiga komponen penting yaitu ketahanan sosial, ekonomi dan ketahanan lingkungan. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta menerapkan sistem tersebut.

Keberhasilan indeks membangun desa telah dibuktikan oleh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam setahun, gubernur setempat sudah bisa meningkatkan jumlah desa mandiri dari satu naik menjadi 87. "Keberhasilan itu dikarenakan gubernur menerapkan dan mengoptimalkan website indeks desa membangun," ujar dia.

Kementerian terkait akan memfasilitasi segala kebutuhan daerah. Bagi daerah yang belum memiliki akses internet maka sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Website tersebut tidak hanya digunakan pemerintah daerah namun juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menganalisis penghitungan besaran dana desa. Kemudian, juga digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memonitor guru-guru di daerah tertinggal. "Silahkan digunakan bahkan kami berikan jaminan dan garansi bahwa data-data yang ada di website ini akurasinya 99 persen," kata dia.

Terpisah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperketat dalam melakukan verifikasi faktual terhadap desa-desa pemekaran baru di daerah ini guna mengantisipasi adanya desa fiktif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk di Kupang, mengatakan hal itu terkait antisipasi Pemerintah NTT terhadap terjadinya desa-desa fiktif seperti yang ditemukan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Sinun Petrus Manuk, sangat tidak masuk akal terjadi desa fiktif karena dalam mekanisme pencairan dana desa ada pendampingan dilakukan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

"Bagi kami adanya desa fiktif itu tidak masuk akal. Dalam penyaluran dana desa itu sangat ketat bahkan proses audit dilakukan BPK dan inspektorat langsung dilakukan di desa sehingga sangat aneh apabila ada desa fiktif," tegasnya. (ant)