Dishub Jabar Harapkan Dukungan Pusat Terkait Jalur Parung Panjang

Dishub Jabar Harapkan Dukungan Pusat Terkait Jalur Parung Panjang  

NERACA

Bandung - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

"Untuk saat ini pembangunan jalur khusus tambang jadi solusi paling rasional untuk menyelesaikan polemik itu," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari di Bandung, Rabu (13/11).

Menurut Hery, saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil terkait pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Bogor."Jadi kita sudah membahas dengan Pak gubernur, bupati juga. Kita mendorong ke pemerintah pusat agar punya akses tersendiri untuk angkutan barang dan tambang," kata dia.

"Sehingga tidak lagi lewat jalur itu seiring dengan pembangunan jalan tol. Nanti ada short cut ke arah tol jadi gak melewati Parung Panjang. Solusi jangka panjang itu, tapi perlu waktu," ujar Hery.

Pihaknya menilai hingga saat ini belum ada solusi jangka pendek yang dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan itu dan ada pun soal usulan pemasangan portal dianggap kurang ampuh sebab cara itu pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

"Terkait pemasangan portal, itu enggak efektif karena pernah dilakukan dan dirusak tidak sampai berapa hari sudah ditabrak dan gak berjalan lagi. Sehingga memang kita sedang mencari solusi yang lebih efektif terutama yang permanen dan jangka panjang," kata dia.

"Namun kan itu perlu waktu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat. Bahkan dari zaman Pak Aher sudah menjadi isu," lanjut Hery.

Sementara itu, terkait wacana pengaturan jam operasional angkutan barang dan tambang, Hery juga menilai hal itu bukan solusi karena pengaturan jam operasional baru hanya akan membuat titik antrean baru yang tentunya akan mengganggu arus lalu lintas.

"Apabila kita melakukan pembatasan itu memerlukan upaya dan regulasi yang cukup. Regulasi yang dilakukan masing-masing pemda dengan pengaturan jam operasi, tapi itu juga jadi masalah tersendiri karena ngantre menunggu dibuka dan itu sampai berkilometer, mengganggu juga ruas jalan," kata dia. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Menteri LHK : Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon

NERACA Jakarta - Pada Rapat Terbatas Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kepentingan pemerintah…

Mompreneur Penopang Ekonomi Keluarga di Masa Krisis

NERACA Jakarta - Di tengah wabah Covid-19 yang masih terus melanda dunia termasuk Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)…

Potensi Ancaman Meningkat, Kementan Perkuat Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Uji Laboratorium

NERACA   Jakarta - Potensi ancaman masuk dan tersebarnya penyakit zoonotik semakin meningkat akibat ramainya lalu lintas hewan baik antar…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Menteri LHK : Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon

NERACA Jakarta - Pada Rapat Terbatas Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kepentingan pemerintah…

Mompreneur Penopang Ekonomi Keluarga di Masa Krisis

NERACA Jakarta - Di tengah wabah Covid-19 yang masih terus melanda dunia termasuk Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)…

Potensi Ancaman Meningkat, Kementan Perkuat Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Uji Laboratorium

NERACA   Jakarta - Potensi ancaman masuk dan tersebarnya penyakit zoonotik semakin meningkat akibat ramainya lalu lintas hewan baik antar…