Fraksi PDI Perjuangan Soroti Data Dana dari Pusat - KOTA SUKABUMI

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Data Dana dari Pusat

KOTA SUKABUMI  

NERACA

Sukabumi - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyoroti tentang dana transfer dari pusat. Pasalnya, Pemkot Sukabumi masih menggunakan data tahun sebelumnya. Padahal Menteri Keuangan sudah mengumumkan rincian dana yang bersumber dari pusat tersebut."Kami menyayangkan dalam penyampaian Rancangan peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Sukabumi Tahun 2020, Pemkot masih menggunakan data yang lama terkait dana bantuan dari pusat tersebut," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gagan Rachman Suparman usai membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Terhadap Raperda APBD Tahun anggaran 2020 di DPRD kota Sukabumi, Senin (11/11).

Untuk itu PDI Perjuangan meminta penjelasanya terkait masalah tersebut, sebab sudah jelas sekali jika Menteri Keuangan sudah mengumumkan secara detail besaran dana transfer ke daerah tersebut, sesuai dengan surat Nomor S-702/MK.07/2019 24 September 2019 lalu."Sudah jelaskan sejak turunya surat tersebut pada September lalu," tandasnya.

Selain itu juga lanjut Gagan, PDI Perjuangan juga mempertanyakan, tentang rancangan APBD selalu melahirkan defisit sesuai nota keuangan yang disampaikan walikota, yaitu angka angka belanja daerah tahun 2020 dari pagu sebesar Rp1,3 triliun lebih sedangkan pendapatan sebesar Rp1,2 triliun lebih, seolah terjadi defisit sebesar Rp 37 miliar lebih yang akan ditutup melalui silpa tahun ini sekitar Rp40 miliar lebih.

"Namun fakta yang terjadi malah silpa akhir tahun cukup besar. Diduga karena penganggaran yang tidak tepat," bebernya.

Gagan juga mengingatkan kepada pimpinan daerah agar mendahulukan program prioritas pembangunan ketimbang program unggulan kepala daerah."Sebab program pembangunan akan lebih dirasakan oleh masyarakat, misalkan meningkatkan belanja modal minimal 30 persen dari modal belanja daerah," pungkasnya.

Sementara itu Walikota Sukabumi secara singkat menjelaskan, apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi merupakan salah satu rangkaian yang harus dijalankan dalam proses tahapan pembahasan APBD ini."Tentunya semua pandangan yang dilontarkan ke pemerintah daerah akan kami jawab dalam agenda jawaban Walikota ats pandangan fraksi-fraksi yang direncakan akan dilaksanakan pada malam ini (kemarin)," pungkasnya. Arya

 

 

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Yakinkan Kerja Lapangan Aktivitas Transisi Adaptasi

NERACA Wonosobo - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meninjau dan mengawasi langsung, kegiatan lapangan meliputi kerja bangunan…

PWI Jaya Minta Polisi Ungkap Tuntas Kasus Pembunuhan Wartawan Metro TV

Jakarta-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa pembunuhan Yodi Prabowo, editor Metro…

Dukung Swasembada Gula, Karantina Pertanian Pastikan Bibit Tebu Impor Aman

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia dapat melakukan swasembada gula pada tahun 2029. Salah satu strategi yang dilakukan melalui…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Menteri LHK: Yakinkan Kerja Lapangan Aktivitas Transisi Adaptasi

NERACA Wonosobo - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meninjau dan mengawasi langsung, kegiatan lapangan meliputi kerja bangunan…

PWI Jaya Minta Polisi Ungkap Tuntas Kasus Pembunuhan Wartawan Metro TV

Jakarta-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa pembunuhan Yodi Prabowo, editor Metro…

Dukung Swasembada Gula, Karantina Pertanian Pastikan Bibit Tebu Impor Aman

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia dapat melakukan swasembada gula pada tahun 2029. Salah satu strategi yang dilakukan melalui…