Pahlawan Pengentas Kemiskinan

Kita tentu terkejut ketika Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. Data tersebut terungkap dalam laporan bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045' yang merupakan hasil riset ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90% dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah. "Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," menurut laporan dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (6/11).

Tentu saja ini membuat Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan pahlawan atau pejuang dalam pemberantasan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya. "Menjadi kewajiban kita bersama sebagai penerus untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan," ujarnya usai menjadi inspektur Upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata Jakarta, Minggu (10/11).

Jokowi menegaskan bahwa perjuangan yang harus dilanjutkan terutama perjuangan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan dan lainnya. "Kita ingat bahwa para pahlawan telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita, dan menjadi kewajiban kita bersama sebagai penerus untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan," ujarnya.

Jokowi kembali menyebut bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mau menghargai menghormati jasa jasa para pahlwan. Apalagi tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 adalah “Aku Pahlawan Masa Kini”. Dengan tema itu diharapkan setiap insan masyarakat Indonesia memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

Sebelumnya Presiden mengungkapkan cita-cita bangsa untuk menghapus kemiskinan mendekati 0 persen pada 2045, mengingat pada 2045 Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Indonesia, nantinya sudah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. "Itulah target kita. Target kita bersama," ujar Jokowi saat berpidato pelantikan presiden di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Menurut Jokowi, mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. "Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai," ujarnya.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan semua target itu tidak datang otomatis dan mudah. Harus disertai kerja keras. "Kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," ujarnya.

Tekad kerja keras seperti yang diharapkan Presiden itu, setidaknya membutuhkan komitmen tinggi para pembantu presiden (menteri dan wakil menteri) untuk bekerja serius dan bersungguh-sungguh. Karena mencari “Pahlawan” pemberantas kemiskinan bukan suatu pekerjaan yang mudah.

Data ADB mengungkapkan, kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercatat terus turun. Pada 1975 silam, sektor pertanian masih menyumbang 30%. Kemudian, susut menjadi 23% pada 1985, dan berlanjut menjadi 15,3% pada 2010. Lalu, 13,1% pada 2017.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menyerap lebih lambat tenaga kerja ketimbang pertumbuhan sektor pertanian. Kemudian, meskipun tren produksi pangan meningkat, tetapi distribusinya tidak merata tersebar di Indonesia. "Kerawanan pangan tetap menjadi masalah," menurut  laporan ADB itu. Ini tentu merupakan tantangan Kabinet Indonesia Maju yang harus benar-benar diwujudkan selama periode 2019-2024, jika tak mau disebut hanya slogan di atas kertas belaka.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…