NERACA

Lumajang, Jawa Timur - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan kemajuan dan kekuatan perekonomian Indonesia harus ditopang dengan pembangunan perilaku antikorupsi.

"Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2050 dan perlu adanya upaya membangun perilaku antikorupsi di segala lini untuk mewujudkan hal itu," kata dia saat menghadiri kegiatan roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, bangsa Indonesia perlu mengubah sistem pemerintahan yang baik, tata kelola yang baik, dan banyak hal yang harus dilakukan seiring dengan perilaku antikorupsi tersebut. Ia mengatakan KPK memiliki peran pencegahan, penindakan dan monitoring terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia, sehingga ia berharap pihak inspektorat provinsi maupun kabupaten dapat bersinergi dan meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan pemerintahan.

"Saya minta diperbaiki kebijakan-kebijakan dan diharapkan kepala dinas atau inspektorat dapat memberikan masukan dan laporan kepada KPK," kata dia.

Sementara, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengaku bersyukur dengan kehadiran KPK di Lumajang, sehingga berharap kegiatan itu semakin memperkuat komitmen Kabupaten Lumajang dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

"Beberapa hari ini tim KPK terus melakukan evaluasi terhadap kinerja kami, terkait kebijakan, dokumen dan pengelolaan keuangan, yang tujuan utamanya bagaimana penyelenggaraan Pemkab Lumajang sesuai dengan peraturan yang ada," kata dia.

Thoriq menjelaskan Pemkab Lumajang terus merumuskan upaya pencegahan korupsi melalui konsep smart city yang masih terus dikembangkan, sehingga nantinya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan semakin transparan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi sulit berhasil jika tidak didukung oleh komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain.

"Upaya pencegahan sulit berhasil jika tidak didukung oleh komitmen para kepala daerah itu sendiri, termasuk seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta instansi-instansi terkait lainnya," ucap Basaria di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (4/9).

Basaria menyatakan bahwa OTT memang bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi."Sebenarnya upaya-upaya pencegahan yang terus dilakukan KPK, khususnya para pimpinan (KPK), ke wilayah-wilayah. Ada yang sering kita dengar adanya LHKPN para penyelenggara negara. Ini suatu cara untuk pencegahan sehingga harta seluruh kekayaannya bisa kita ikuti pertambahan atau pengurangannya," kata Basaria.

Selain itu, kata dia, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan juga melalui pendidikan antikorupsi, salah satunya melalui bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi"."Akhir-akhir ini kami lakukan juga keliling bus antikorupsi seluruh nusantara, kemudian ada kajian yang dilakukan litbang, masukan-masukan yang diberikan kepada instansi-instansi terkait mulai dari pangan, pendidikan, dan sumber daya alam," ujar Basaria.

Bahkan, KPK juga membuat terobosan untuk memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan bentuk unit koordinator wilayah."Salah satunya men-trigger para APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) di daerah untuk penguatan para APIP ini supaya juga mereka memiliki keberanian-keberanian untuk melakukan hal yang sama, khususnya pencegahan," kata dia.

KPK juga memberdayakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah, termasuk juga setiap mengumpulkan para kepala daerah, lembaganya juga mengundang aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan."Dengan harapan, mereka melakukan hal yang sama, khususnya untuk pencegahan (korupsi)," kata Basaria. mohar