Jakarta-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, terkait jatuhnya harga garam di tingkat petani disebabkan impor yang terlampau banyak merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa bocornya garam impor ke pasaran juga menjadi penyebab jatuhnya harga garam petani. "Persoalan harga jatuh adalah impor terlalu banyak dan bocor. Titik. Itu persoalannya," ujarnya di Kantor KKP,  Kamis (4/7).

NERACA

Menurut dia, jika impor garam tidak tinggi, maka harga garam di tingkat petani masih bisa dijaga. "Kalau diatur impornya di bawah 3 juta ton kayak tempo hari kan harga di petani masih bisa Rp 2.000, Rp 1.500," tegas Susi.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah mengalokasikan impor garam pada 2018 sebesar 3,7 juta ton, sedangkan untuk 2019, pemerintah mengalokasikan impor garam sebesar 2,7 juta ton.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada banyak cara yang dipakai pelaku usaha perikanan nakal dalam meraup keuntungan lebih. Salah satunya dengan menurunkan pencatatan hasil produksi dalam laporan kepada KKP.

Menurut Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar, tercatat jumlah ikan yang tidak dilaporkan mencapai 1,2 juta ton sepanjang 2018. "Laporan produksi jauh lebih rendah. Mayoritas kapal melakukan ini. Kami lakukan review, kami temukan tidak kurang 1,2 juta ton ikan yang tidak dilaporkan tahun lalu," ujarnya saat mendampingi Menteri Susi.

Akibat tindakan tersebut, sekitar Rp 36 triliun nilai ekonomi hasil perikanan yang tidak dilaporkan. Namun nilai ini bisa saja lebih besar. "Nilainya kalau dirata-rata satu ekor ikan Rp 30.000 sudah Rp 36 triliun nilai perikanan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha," ujarnya.

Tidak hanya itu. Saat ini tercatat 2.874 kapal yang izinnya sudah kedaluwarsa. Terhadap kapal-kapal ini, pihaknya sudah meminta untuk segera melaporkan perpanjangan izin. "Lewat enam bulan belum memperpanjang. Kita mendorong untuk segera melaporkan. Kalau melaut, ditangkap. Kalau ditangkap yang mereka sampaikan kepada aparat bahwa KKP lambat proses izin. Padahal, sudah hampir kita proses. Tinggal 223 yang sedang kita proses. Karena baru masuk, verifikasi, sisanya pembayaran pajak," ujarnya.

KKP juga mencatat potensi pajak yang masih belum bisa dioptimalkan di sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp5 triliun. Hal ini lantaran masih ada sejumlah perusahaan dan pemilik kapal yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.

Menurut Zulficar, saat ini jumlah kapal yang tercatat beredar di perairan Indonesia sebanyak 7.987 unit. Namun dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 kapal belum memperpanjang izinnya. "Sekitar 2.000 kapal belum perpanjang izin. Selama ini juga banyak yang gunakan makelar untuk mengurus perizinan kapal, sehingga pemilik kapal tidak paham apa masalah yang dihadapi saat proses perizinan," ujarnya.

Selain itu, masih banyak pelaku usaha perikanan yang melakukan penyimpanan dengan menurunkan ukuran kapalnya di dalam dokumen perizinan, sehingga tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sebenarnya. "Pelaku usaha melakukan jalur lobi untuk dapat perizinan. Masih ada perizinan kapal yang di-mark down, ukuran kapal besar tapi di dokumennya sebesar 30 GT," tutur dia.

Untuk penerimaan pajak, Zulficar menyatakan, ada sebesar Rp 36 triliun nilai perikanan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha perikanan. Dari jumlah tersebut, potensi penerimaan pajaknya diperkirakan mencapai Rp5 triliun.

"Ada Rp 36 triliun nilai perikanan tidak dilaporkan. Potensi pajak Rp5 triliun. Ini harus ditagihkan pada pelaku usaha supaya lebih optimal. Kita kerja sama dengan Kementerian Keuangan. Karena selama ini disebut penerimaan pajaknya dari sektor perikanan masih rendah. 2.000 lebih kapal tidak berizin, ini merugikan bagi negara," ujarnya.

Selain itu, pelaku usaha juga kerap menangkap ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin. "Jalur penangkapan ikan. Seharusnya di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) A dia melakukan di tempat lain. Ini cukup banyak ribuan jumlahnya setiap tahun," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Ekspor Perikanan

Pada bagian lain, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina mengatakan saat ini produk perikanan Indonesia telah diekspor ke 157 negara. "Ekspor perikanan kita sudah ke 157 negara di dunia. Ini berikan gambaran produk perikanan kita semakin baik karena bisa diterima di banyak negara," ujarnya.

Dari data KKP, pada Januari hingga April untuk periode 2015-2019, nilai ekspor perikanan naik 3,52% per tahun, sementara secara volume naik 1,68% per tahun. Masih di periode yang sama, tren ekspor untuk komoditas udang secara volume naik 4,21%, tuna naik 5,53%, kepiting naik 0,72%, dan untuk kelompok cakalang, sotong, gurita naik 17,72%. Sementara untuk rumput laut turun 1,49%.

Untuk negara tujuan ekspor, Amerika Serikat (AS) masih menjadi pasar utama bagi produk-produk perikanan Indonesia. Selain AS, yang masuk dalam 10 besar negara tujuan ekspor Indonesia yaitu China, Jepang, Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia dan Vietnam.

Menteri Susi juga membantah bahwa program penertiban pencurian ikan (ilegal fishing) berdampak negatif pada kinerja ekonomi perikanan. Sebaliknya justru berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi perikanan.

Berdasarkan data KKP, pada triwulan pertama 2019, tercatat pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 5,67%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,07%. "Jadi tidak ada bilang penertiban ilegal fishing membuat mundur atau membuat stagnan ekonomi perikanan. Tidak. Justru luar biasa membaik," ujarnya.

Perginya kapal-kapal asing dari laut Indonesia, menurut Susi, membuat pertumbuhan ekonomi perikanan makin kuat. Lebih menggembirakan lagi karena didukung oleh armada tangkap domestik.

"Dan ini didukung mutlak oleh armada tangkap dalam negeri hampir semua dalam negeri. Saya rasa ini sangat luar biasa. Jadi hilang 10.000 kapal asing. Justru malah menaikkan pendapatan kita," ujarnya. bari/mohar/fba