Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

 

 

 

NERACA

 

Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Perkebunan, salah satunya sawit terhadap PDB Nasional pada 2014 (Rp338,50 triliun), 2015 (Rp345,16 triliun), 2016 (Rp357,14 triliun), 2017 (Rp373,05 triliun). Namun begitu, muncul serangan boikot terhadap produk sawit dari Indonesia yang dinilai tidak ramah lingkungan.

Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, tanaman sawit ada di Indonesia tak terlepas dari peran negara-negara eropa yang membawa tanaman sawit ke Indonesia. Makanya hingga sekarang masih ada perusahaan-perusahaan sawit peninggalan eropa yang dikelola oleh PTPN.

Tak hanya itu, sertifikasi sawit yang diusung oleh Uni Eropa yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit asal Indonesia. “Ada sekitar 11 juta ton sawit yang sudah tersertifikasi RSPO, sementara kebutuhan Eropa hanya 7 juta ton. Harusnya sih tidak ada masalah, toh kita juga telah mengikuti permintaan mereka untuk disertifikasi,” ungkap Paulus saat Program Pembekalan Materi Kelapa Sawit di Jakarta, Senin (15/4).

Selain itu, Paulus menceritakan hambatan pertama dilakukan oleh Uni Eropa saat di 2009 dengan diterbitkannya Renewable Energy Directive (RED) I yang mana Eropa akan menerima biodiesel dengan pengurangan emisi 30% sementara sawit Indonesia hanya bisa mengurangi 19% saja. “Akhirnya kami menggandeng perusahaan sertifikasi asal Jerman untuk menghitung emisi karbonnya. Hasilnya adalah sawit Indonesia bisa mengurangi hingga diatas 30%,” jelasnya.

Yang terakhir, Uni Eropa menuduh sawit Indonesia mendapatkan subsidi sehingga bisa dijual murah di Eropa. “Setidaknya ada 12 tuduhan yang dialamatkan untuk sawit Indonesia diantaranya pabrik sawit berada di kawasan berikat, mendapatkan dukungan dari Eximbank, mendapatkan dukungan asuransi pemerintah. Kita ingin membuktikan bahwasanya itu tidak benar. Kalau perundingan itu masuk ke World Trade Organization (WTO) maka kita yakin menang namun butuh waktu hingga 3 tahun, padahal perdagangan sawit kita ke Eropa sedang naik. Sepertinya mereka tidak menginginkan perdagangan sawit kita naik ke Eropa,” jelasnya.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami menyampaikan bahwa Indonesia diprediksi jadi kekuangan ekonomi ke 4 di dunia. “Namun hal itu tidak akan berjalan mulus jika sawit “dihajar” terus-terusan. Maka dari itu, sawit perlu dijaga dan didukung,” jelasnya. Disamping itu juga, dari tahun 2000-2016 setidaknya ada 10 juta orang yang keluar dari garis kemiskinan lantaran mendapatkan penghasilan dari sawit.

Meskin sawit Indonesia diboikot, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa masih positif. "Secara umum neraca perdagangan ke Eropa masih positif," kata Kepala BPS Suhariyanto. Ia memaparkan pada Januari-Maret 2019 nilai ekspor ke Uni Eropa adalah sebesar US$3,6 miliar, sedangkan impornya US$3,02 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia ke Uni Eropa masih surplus sekitar US$580 juta. "Tentu ada situasi yang berbeda-beda, kita dengan Jerman mengalami defisit, dengan Belanda kita surplus. Secara umum masih bagus karena kita masih surplus US$587 juta," paparnya.

Namun mengenai nilai ekspor sawit ke beberapa negara di Uni Eropa memang mengalami penurunan seperti ke Inggris selama Januari-Maret 2019 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai-nya turun 22 persen, ke Belanda juga mengalami penurunan 39 persen, begitu pula dengan ekspor ke negara lainnya seperti Jerman, Italia, dan Spanyol. Ia berpendapat bahwa penurunan terjadi karena ada kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. "Saya yakin pemerintah sudah mengantisipasinya dan akan bernegosiasi dengan negara-negara Eropa (terkait kampanye negatif) itu," ucapnya.

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…