Mulai Maret 2012, Pemerintah Buka Keran Impor Garam

NERACA

Jakarta – Kendati tengah mengoptimalkan pembelian garam petani, pemerintah tetap membuka kemungkinan impor garam konsumsi. Rencananya pemerintah bakal membuka keran impor garam pada Maret 2012 sampai masuk musim panen garam yang diperkirakan bulan Agustus 2012.

“Kita lagi berupaya mengoptimalkan pembelian stok (petani garam petani) yang masih ada. Importasi dilakukan sesuai posisi supply dan demand. Mungkin impor pada bulan Maret (2012)," ungkap Direktur Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Tony Tanduk di Jakarta, Senin (13/2).

Tony mengatakan impor garam konsumsi diperkirakan akan mencapai 700.000 ton. Proses pemasukannya tidak dilakukan sekaligus namun secara bertahap. Alasan impor karena stok garam konsumsi diperkirakan akan hanya sampai Februari. “Ya, tetapi dilakukan bertahap, dan dievaluasi setelah tahap 1,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh saat dikonfirmasi mengatakan kementeriannya belum menetapkan berapa kuota impor garam yang akan dikeluarkan untuk 2012. "Kuota impor garam belum ditetapkan," kata Deddy.

Sekedar catatan, pada tahun lalu kuota impor garam konsumsi sebanyak 1.040.000 ton. Dari jumlah itu hanya terserap sebanyak 923.000 ton garam impor. Realisasi yang tak sesuai kuota itu karena terjadi kisruh soal membanjirnya garam impor yang membuat petani protes, sehingga pemerintah menghentikan impor garam di Agustus 2011.

Terkait dengan polemik data garam dan kisruh impor garam, pimpinan dari tiga kementerian lembaga diminta untuk duduk bersama dalam menentukan besaran produksi garam konsumsi dalam negeri, apakah sudah terpenuhi atau belum.

Ketiga menteri yakni Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) harus duduk bersama. "Sebaiknya mereka duduk bersama untuk segera menentukan seberapa besar pastinya produksi garam konsumsi dalam negeri, apa sudah cukup terpenuhi?" tanya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI E Herman Khaeron, Senin.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kebutuhan garam 2011 total mencapai 2,9 juta ton yang terdiri atas 1,1 juta ton garam konsumsi dan 1,8 juta ton garam industri. "Sementara berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total kebutuhan garam mencapai 3,15 juta ton yang meliputi 1,38 juta ton garam konsumsi dan 1,77 juta ton garam industri," ungkapnya.

Sementara Kemendag memperhitungkan kebutuhan impor garam dengan kuota 600-700 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan garam konsumsi selama lima bulan sampai masa panen garam pada Agustus. Namun, ditambahkannya, KKP yang sedang giat meluncurkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) berkeras tidak perlu mengimpor garam lantaran stok dalam negeri masih mencukupi.

Menanggapi hal ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah jika kebutuhan garam konsumsi sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, namun harus dipastikan betul kesesuaian data antara yang dikeluarkan Kemendag dan KKP. "Jangan sampai ketika tiba-tiba garam langka dan harga melambung tinggi saling tuding dan menyalahkan," jelasnya.

Naik Tiap Tahun

Sebelumnya Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mengatakan, kebutuhan garam nasional tumbuh 2% tiap tahun sehingga harus disiapkan sentra-sentra produksi garam. “Kebutuhan garam nasional naik setiap tahunnya sebanyak 2%. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan lahan–lahan baru, untuk membuka menjadi salah satu sentra produksi garam Indonesia,” ungkap Alex.

Untuk itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) didorong menjadi salah satu sentra penghasil garam karena potensinya menjanjikan."Sangat ironis, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, produksi garamnya malah defisit sehingga setiap tahun harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan nasional," tukasnya.

Menurut Wamen, NTT sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi lahan tambak garam sekitar 10.000 ha. Hamparan lahan itu tersebar di kawasan Teluk Kupang, Kabupaten Kupang (7.000 ha), Kabupaten Nagekeo (2.000 ha), Ende (500 ha), dan beberapa kabupaten lainnya.

Membangun Balai Diklat Garam serta BKKPN di NTT adalah salah satu bentuk komitmen serius pemerintah mewujudkan swasembada garam secara nasional tahun ini. "Untuk itu, NTT diharapkan akan menjadi salah satu sentranya guna memenuhi kebutuhan garam secara nasional," kata Alex.

Alex juga meminta jangan sampai terjadi lagi  impor garam selama masa panen. Pasalnya akan memukul produksi garam yang ada. Alex meyakini meski tidak ada izin masuknyan impor garam ke dalam negeri selama masa panen yang dilakukan petani garam, Indonesia tidak akan mengalami kekurangan garam. "Izin (impor garam ke Indonesia)hanya boleh masuk sebulan sebelum panen dan 2 bulan setelah masa panen. (Sekarang) lagi panen, dari awal Agustus sampai Insya Allah akhir tahun," ujar alex.

BERITA TERKAIT

Sistem TI Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal…

UMKM Pilar Ekonomi Indonesia

NERACA Surabaya – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan…

Tingkatkan Kinerja UMKM Menembus Pasar Ekspor - AKI DAN INKUBASI HOME DECOR

NERACA Bali – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan para…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Sistem TI Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal…

UMKM Pilar Ekonomi Indonesia

NERACA Surabaya – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan…

Tingkatkan Kinerja UMKM Menembus Pasar Ekspor - AKI DAN INKUBASI HOME DECOR

NERACA Bali – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan para…