Sukabumi – Sepanjang 1.730 kilometer jalan di Kabupaten Sukabumi masih rusak. Untuk memperbaiki infrastruktur tersebut, idealnya dibutuhkan dana sebesar Rp500 miliar. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Adjo Sardjono kepada wartawan, kemarin, saat meninjau jalan rusak di daerah Palabuhanratu.

Namun karena kemampuan daerah yang terbatas, sebut Sekda, Pemkab pada 2012 ini hanya mampu menganggarkan Rp82 miliar dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Dana itu akan kita salurkan kepada perbaikan jalan skala prioritas”, tandas Adjo Sardjono.

Adjo mengatakan, kerusakan jalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti akibat longsor, drainase yang tidak terawat, bahkan akibat masuknya kendaraan yang melebihi tonase. “Agar jalan tidak cepat rusak, perlu pengawasan dari mayarakat. Bukan hanya dari pemerintah”, tandas Adjo.

Kerusakan jalan ini, tambah Adjo, dapat memicu terjadinya kenaikkan harga barang. “Banyak efek samping akibat jalan rusak. Dan kita berupaya akan terus memperbaiki jalan yang rusak. Agar roda ekonomi rakyat tidak terhambat”, terang dia.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi Ir Lukman Sudrajat mengakui, kondisi jalan di wilayah kerjanya mencapai 1.730 kilometer yang mengalami kerusakan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan dana sebesar Rp82 miliar, kata Lukman, tidak akan semua jalan terbenahi. “Kita berharap pemerintah pusat melalui Kementrian PU membantu pos anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Sukabumi”, tegas Lukman.

Ditambahkan Lukman, kondisi jalan rusak paling banyak di daerah Utara Kabupaten Sukabumi. Di wilayah tersebut, dengan tiga Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yakni UPTD Sukabumi, Cibadak dan Cicurug, mencapai 600 kilometer. “Dalam ajuan UPTD, semua ruas jalan itu masuk kategori segera diperbaiki. Itu tadi karena anggaran yang minim dari APBD, maka kita memilih yang sangat mendesak”, papar Lukman.

Namun, tambah Lukman, pihaknya optimis jalan rusak bisa diatasi dalam jangka waktu dekat ini. “Kita akan optimalkan pekerjaan jalan itu dilakukan yang sangat mendesak. Sementara yang kategori rusak ringan, kita akan upayakan dengan pengerjaan rutin. Mudah-mudahan dalam perencanaan ABT (anggaran Biaya Tambahan), tahun ini program perbaikan jalan masuk lagi, dan mendapatkan dana yang cukup dari”, jelas dia.

Legislatif Mendukung

Di lain pihak, Ketua Komisi III Jaenudin berpendapat, pemerintah seharusnya berargumen kuat soal infrastruktur. Komisi III yang membidangi anggaran, kata dia, tidak pernah mengcounter kebutuhan pembangunan. “Ajuan yang diberikan Pemkab, kita kaji dan kita sahkan sesuai kebutuhan Pemda. Seharusnya Pemda, memberikan argumen kuat soal banyaknya ruas jalan yang rusak dengan dibarengi data otentik baik berbentuk visual maupun aspirasi”, terang politisi PDIP ini.

Ditambahkan Jaenudin, dengan banyaknya jalan rusak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Pemkab sedini mungkin dan secara matang harus  menganggarkan dana perbaikan. “Legislatif pasti akan mendukung upaya pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Karena Infrastruktur merupakan komponen vital bagi masyarakat umum”, kata ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi ini.

Sementara bagi kalangan pengusaha, akibat kerusakan jalan di sejumlah titik, mengakibatkan membengkaknya biaya transportasi. “Untuk mengangkut barang dari Sukabumi bagian utara  ke daerah Selatan Kabupaten Sukabumi, biasanya memakan waktu empat jam  menjadi tujuh jam. Cost pun bertambah. Apabila jalan terus dibiarkan rusak, maka pengusaha bisa rugi”, terang Mulyadi, seorang pengusaha sektor pertanian asal kecamatan Kadudampit. (rony)