NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan 75 pasar rakyat di 75 kabupaten/kota mulai direalisasikan bulan Maret mendatang. Saat ini anggaran untuk pembangunan tersebut sudah disalurkan ke daerah.

“Mudah-mudahan awal Maret sudah bisa tender dan teken kontrak,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, lokasi-lokasi pembangunan pasar rakyat sebagian besar sudah disiapkan pemerintah daerah. “Kecuali di Mentawai, di sana masih terganjal masalah tanah,” kata dia.

Gunaryo menjelaskan, pemerintah mengalokasikan dana Rp505 miliar untuk membangun dan memperbaiki 75 pasar rakyat di berbagai daerah selama tahun 2011.

Pemerintah pusat, imbuhnya, tidak hanya memberikan bantuan dana namun juga mendampingi proses penyusunan rencana hingga pelaksanaan pembangunan pasar-pasar rakyat.

“Supaya pembangunan dan penataannya sesuai dengan yang disyaratkan. Dalam hal ini kami juga ingin mempertahankan kultur lokal agar pasar-pasar itu tidak hanya bersih dan nyaman, tapi juga punya daya tarik tersendiri untuk dikunjungi," kata dia.

Selain membangun pasar-pasar rakyat, lanjutnya, pemerintah juga membangun 10 pasar percontohan yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan pasar di daerah.

Gunaryo menyebut, pasar percontohan akan dibangun di Samosir (Sumatera), Pacitan (Jawa Timur), Purworejo (Jawa Tengah), Klaten (Jawa Tengah), Pasar Agung (Bali), Bantaeng (Sulawesi), Takalar (Sulawesi), Sikka (Nusa Tenggara Timur), Bengkulu, dan Papua.

Mati Suri

Sementara itu, pengacara publik dari LBH Jakarta, Maruli menyatakan,  supermarket yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional membuat pasar tradisional mati suri. Pasalnya, masyarakat lebih memilih berbelanja ke supermarket yang bersih dan lebih dingin dibanding belanja ke pasar tradisional.

“Penelitian singkat dari LBH menemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan yaitu pelanggaran terhadap zonasi antara pasar swasta dengan pasar tradisional,”
 ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, hasil penelitian di 8 pasar tradisional di Jakarta menunjukkan bahwa jarak antara pasar tradisonal dengan pasar swasta kebanyakan 10 meter atau 100 meter. Padahal jarak yang diatur oleh perda tentang perpasaran adalah 500 meter. 8 Pasar tersebut adalah Tebet Timur, Paseban, Kramat Jati, Cikini, Rawamangun, Kampung Ambon, Slipi dan Johar Baru.

“Kami akan memberi waktu selama 3 bulan kepada Pemprov DKI untuk melakukan tindakan yang konkret. Apabila tidak, kami akan mengundang seluruh pedagang pasar tradisonal untuk mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta," imbuh Maruli.

Gugatan direncanakan akan diajukan dengan mekanisme class action. Yang akan digugat selain Gubernur DKI adalah semua walikota di DKI, Kadin Trantib, Kadin Industri dan Perdagangan, para camat serta lurah yang memberikan izin usaha. “Terindikasi ada suatu kejahatan berjamaah dan sistematis yang dilakukan oleh camat, lurah bahkan Gubernur DKI Jakarta sendiri,” lanjut Maruli.

Kesalahan berjamaah terjadi lantaran Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta sudah mengatur dengan jelas tentang perpasaran. Selain itu, izin mendirikan pasar dikeluarkan dengan melalui proses di Pemprov DKI.

Apa solusi pasar yang sudah terlanjur dekat dengan pasar tradisional? "Gubernur harus melakukan penataan. Pegawai-pegawai bisa dialihkan karena hypermarket itu usahanya sangat berjejaring sehingga pegawainya bisa dialihkan ke cabang yang lain," kata Maruli. Nurul/Kam