Maraknya perkembangan ekonomi digital di Indonesia belakangan ini memang menggoyahkan struktur ekonomi konvensional saat ini. Jika dilihat dari jumlah perusahaan start-up yang tumbuh hingga belasan ribu tiap tahunnya, tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor ini juga semakin meningkat tiap tahunnya menurut data Asosiasi Fintech Indonesia,  yaitu 1.078 orang (2014), 2.040 orang (2015), dan 1074 orang hingga triwulan I-2016. Namun, itu hanya berhasil mengurangi jumlah pengangguran kurang dari 0.5% per tahun.

Indonesia dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, saat ini sedang memfokuskan diri terhadap pemanfaatan akan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya adalah pemanfaatan ekonomi digital. Namun, kesiapan Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital dinilai masih kurang karena ada munculnya permasalahan terkait ketidakjelasan hukum yang mengatur tentang ekonomi digital. Penggunaan internet di Indonesia juga dinilai masih rendah.

Pengertian ekonomi digital sendiri lebih menitikberatkan kepada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Karena itu, penyediaan infrastruktur untuk menunjang transaksi online sangat diperlukan dalam pemanfaatannya. Internet perlu bersifat universal, terjangkau, terbuka, dan aman. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, keuntungan dari era digital ekonomi hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital, terlihat dari banyaknya masalah, seperti infrastruktur yang lemah, perencanaan yang tidak sempurna, serta ketidakjelasan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, ketidakjelasan hukum transportasi online yang berujung demonstrasi besar-besaran oleh transportasi konvensional di beberapa daerah termasuk ketidaksiapan aparat Pemda setempat. Penggunaan internet di Indonesia juga dinilai masih rendah, dibuktikan dengan lebih dari 4 juta warga Indonesia belum memiliki akses internet. Dengan kondisi yang penuh kekurangan akan era digital, apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan start-up yang ada di negeri ini cukup signifikan. Pada akhir 2015 tercatat lebih dari 1500 start-up lokal ada di Indonesia, dipastikan akan terus meningkat pada tahun berikutnya seiring dengan pertumbuhan pengguna internet, dukungan regulasi pemerintah, serta para investor (incubator) yang semakin melirik pasar Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Seperti sepuluh start-up terbaik di Indonesia yang ternyata juga memiliki peringkat cukup tinggi di dunia.

Tidak hanya itu. Keberhasilan start-up produk Indonesia, Tokopedia, telah menarik perhatian konglomerat Asia, Alibaba Grup, untuk menanmkan investasinya setara Rp 14 triliun. Padahal, start-up baru itu baru beroperasi sekitar 5 tahun saja, sudah mampu menciptakan nilai kapitalisasi sangat signifikan di Indonesia.

Lantas bagaimana dengan kondisi kemiskinan di Indonesia? Menurut data BPS, sekitar 27,6 juta  orang masih tergolong miskin pada Maret 2017, atau setara dengan 10,76% dari total penduduk Indonesia. Namun, perubahan populasi kemiskinan diakibatkan oleh banyak faktor, tetapi faktor yang paling berpengaruh di Indonesia adalah kenaikan BBM dan harga komoditas. Hal ini dibuktikan dari penurunan tingkat kemiskinan yang menurun di sejak medio 2017 yang diakibatkan oleh rata-rata harga kebutuhan pokok yang turun, nilai rata-rata upah buruh, petani dan bangunan naik, serta tingkat inflasi yang rendah.

Karena itu, kita belum melihat perkembangan ekonomi digital belum besar terhadap menurunnya pengangguran di negeri ini. Di Indonesia, perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini hanya terbatas pada pemanfaatan jaringan internet dalam melakukan aktivitas bisnis. Tapi, sudah saatnya Indonesia mengantisipasi akan munculnya dampak negatif ekonomi digital  mengingat kemajuan teknologi tidak dapat dihindari. Hal ini sudah sepatutnya pemerintah segera menyiapkan diri untuk menghadapi persoalan yang mungkin muncul akibat dari kemajuan digital ekonomi di kemudian hari. Semoga!