Neraca. Hampir setiap perusahaan yang mengaku memiliki program CSR berkait dengan pendidikan memberikan beasiswa. Ada dua jenis beasiswa yang diberikan, yaitu untuk siswa dan mahasiswa yang berprestasi, ini yang paling sering ditonjolkan, dan untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Beasiswa untuk mereka yang berprestasi, baik untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri, sangatlah diperlukan, karena memang biaya pendidikan semakin mahal. Entah mengapa, ketika pemerintah mulai mencantumkan wajib belajar 9 tahun kemudian disusul dengan amandemen UUD 1945, dan amanat meningkatkan proporsi anggaran pendidikan. hingga 20% APBN malahan biaya pendidikan dilaporkan terus meningkat. 

Buat kebanyakan kalangan, berprestasi atau tidak, biaya pendidikan menjadi demikian mahalnya. Apalagi, untuk mereka yang hendak meneruskan pendidikan di luar negeri. Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari hantaman krisis moneter 1997 mengalami penurunan nilai mata uang yang luar biasa besar. Nilai rupiah sekarang hanya lebih besar sedikit dari seperempat nilai sebelum krisis. Tentu saja, dengan pertimbangan investasi dalam otak cemerlang yang dimiliki Indonesia, maka beasiswa untuk mereka yang berprestasi harus terus diteruskan.

Namun, yang juga tidak kalah, atau bahkan lebih, penting adalah pemberian beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Kalau logika pendidikan yang semakin mahal itu diterapkan, maka sebetulnya kaum miskinlah yang paling disengsarakan dengan peningkatan biaya itu. Biaya pendidikan dasar memang “gratis”, namun keperluan lain seperti buku masih harus membuat para orang tua tak mampu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Karenanya, perusahaan-perusahaan juga sangat perlu untuk menyisihkan sebagian (besar) dana beasiswanya untuk kalangan ini. Mereka yang berprestasi tentu akan lebih mudah untuk memperoleh beasiswa dari tempat lain, termasuk dari universitas yang dituju maupun lembaga donor. Akses yang lebih berat ada pada mereka yang tak mampu.

Dengan demikian memang proporsi terbesar dana untuk beasiswa seharusnya diberikan kepada mereka yang tidak mampu, terutama yang berada dalam wilayah dampak perusahaan. Pemetaan pemangku kepentingan lagi-lagi akan sangat berguna untuk menentukan siapa saja dan berapa banyak sebetuknya kalangan miskin yang memiliki anak usia sekolah dan membutuhkan bantuan beasiswa. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa beasiswa yang diberikan tidak salah sasaran. Data di tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah, apabila tersedia, akan sangat membantu perusahaan untuk tiba pada kesimpulan berapa besar bantuan yang harus diberikan dan kepada siapa bantuan itu diberikan. Sumber data lain yang mungkin bisa membantu adalah dari BKKBN dan Dinas Sosial.

Kalau pertimbangan atas dua jenis beasiswa ini digabungkan, maka ada setidaknya dua konsekuensi. Pertama, beasiswa untuk siswa yang tidak mampu sangat diperlukan untuk “menemukan” atau memberikan kesempatan bagi siswa-siswa cemerlang yang berasal dari kelompok itu. Kalau tidak ada kesempatan untuk bersekolah, maka kecemerlangan prestasi mereka tidak akan bisa ditemukan juga. Kalau, misalnya, Septinus George Saa yang memenangkan lomba fisika di tingkat internasional itu tidak diberikan kesempatan untuk terus bersekolah dengan gratis, maka kita tidak akan pernah mengetahui kehebatannya itu.

Kedua, ketika pilihan harus diambil untuk menentukan manakah siswa yang harus mendapatkan beasiswa di antara mereka yang menunjukkan prestasi yang setara, maka hendaknya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lebih lemahlah yang dimenangkan. Kalau dua bentuk pertimbangan ini dipegang, maka fungsi beasiswa sebagai bentuk tindakan afirmatif atau affirmative action akan dapat dipenuhi. Dalam jangka panjang, kalau pertimbangan ini terus dipergunakan, maka ketimpangan pendidikan, antara mereka yang berpunya dan tidak, akan dapat dikurangi melalui beasiswa dari perusahaan perusahaan.