NERACA

Jakarta – Salah satu kendala dari pembangunan jalan adalah masalah pembebasan lahan yang sering mengganjal dan menjadikan pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi lamaban. Maka mulai tahun depan, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol akan diambilalih pemerintah pusat melalui APBN.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Abdul Ghani Gazali menuturkan, kebijakan ini diambil untuk meminimalisir kendala pembebasan lahan yang selama ini jadi penghambat pembangunan jalan tol. "Di tahun 2015 seluruh pengadaan lahan sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012, pembebasan lahan akan dilakukan oleh APBN," kata Ghani di Jakarta, Selasa (25/3).

Ghani menuturkan, nantinya akan ada badan usaha yang akan fokus pada pengadaan tanah. Badan usaha akan menyiapkan 30 persen dari total biaya pengadaan lahan. Sedangkan 70 persen direncanakan diperoleh dari bank. "BLU dana kurang lebih Rp 3,5 triliun selesai dikembalikan lagi," katanya.

Menurut dia tersedianya dana talangan umum untuk pengadaan tanah oleh BLU. Dana tersebut dialokasikan sebagai upaya menekan risiko peningkatan harga tanah. "Dana land caping disediakan melebihi dari yang dipakai," katanya.

Sadar akan besarnya investasi pembangunan jalan tol, pemerintah menekankan pada konsistensi tarif tol, pengembalian investasi dari pendapatan tarif tol. "Setiap dari 2 tahun risiko pengembalian berkurang 1 poin, bukan hanya risiko bisnis. Ini untuk kepastian bisnis dan pengembalian uang ke bank," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang berbeda Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto pernah mengungkapkan target renstra jalan tol hingga 2014 sepanjang 120 km. Namun, hingga tahun ini diperkirakan hanya terbangun sepanjang 43 km, sehingga masih kurang 77 km.

"Namun, dari hasil kajian ulang renstra jalan bebas hambatan yang bisa dibangun sepanjang 59 km. Dengan demikian, hingga akhir 2014 masih kurang sepanjang 16 km," ujarnya.

Adapun tol yang diharapkan bisa tuntas pada 2014, di antaranya tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, tol Solo-Kertosono, tol akses Tanjung Priok, dan tol Medan-Kualanamu.

Diakuinya, pembangunan jalan tol untuk memenuhi target renstra perlu kerja keras, terutama dalam proses pengadaan lahan yang menjadi kendala utama. Karena itu, akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengadaan lahan untuk proyek jalan tol maupun jalan nasional.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pun mengakui pembangunan jalan tol mendapatkan rapor merah dibandingkan kegiatan infrastruktur lainnya, baik jalan tol yang dibangun pemerintah maupun badan usaha jalan tol (BUJT). Itu karena pembangunan jalan bebas hambatan amat terkendala oleh proses pengadaan lahan. [agus]