Jakarta – Sejumlah bank asing melalui jaringan cabangnya ditengarai intensif mengejar dan merebut nasabah yang selama ini sudah bermitra dengan bank BUMN dengan strategi penawaran suku bunga yang lebih rendah, dan kondisi persyaratan yang lebih ringan di tengah makin dekatnya pemberlakuan pakta Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

NERACA  

Hasil survei lembaga independen, The Finance,  di Sulawesi Selatan, Bali, Medan, Solo, dan Palembang, beberapa waktu lalu terungkap  sejumlah bank asing milik Singapura dan Malaysia berniat mengambil alih sejumlah kredit ekspor dari bank-bank BUMN dan swasta devisa besar yg diberikan oleh para eksportir nasional, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan suku bunga tinggi di dalam negeri, bank-bank asing tersebut menawarkan suku bunga yang lebih rendah dan kondisi yang lebih ringan.

Hal ini tentunya akan membuat kalangan bank BUMN dan bank swasta devisa besar lokal yang  selama ini lebih banyak membiayai eksportir Indonesia, akan mendapat tekanan lebih keras, apalagi sejumlah debitur BUMN kini sudah banyak “dibajak” oleh bank-bank asing. Tidak hanya itu, lembaga keuangan asing pun juga sudah masuk ke tingkat debitur lokal yang skalanya lebih kecil melalui penyaluran kredit tanpa agunan (KTA).

“Setahun menjelang MEA rupanya persaingan sudah terjadi tanpa bisa dibatasi lagi. Singkatnya, bank asing sekarang mulai manuver merebut debitur bank BUMN secara agresif di pasar Indonesia,” ujar CEO The Finance Eko B Supriyanto kepada Neraca, Sabtu (25/1)

Menurut dia, fakta survei di beberapa kota di Indonesia menunjukan terdapat ekpansi besar-besaran oleh bank asing terutama Malaysia dan Singapura untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar. Mereka umumnya memberi tawaran kredit kepada pengusaha eksportir dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibanding penawaran bank lokal. Bahkan dengan mekanisme persyaratan kredit yang lebih fleksibel.

"Kami survei di Sulawesi Selatan, Bali, Medan, Solo, dan Palembang. Terungkap fakta sejumlah bank asing milik Singapura dan Malaysia berniat mengambil alih sejumlah kredit ekspor dari bank-bank BUMN. Bahkan penawaran itu juga merambah ke sektor UMKM dengan mekanisme yang lebih fleksibel," ujarnya.

Hal itu menurut Eko, menunjukan bank asing terutama dari negara tetangga sudah sangat siap bersaing dalam even MEA, sekaligus menunjukan kondisi bank lokal termasuk BUMN ternyata belum siap. Pasalnya, terlihat tidak responsif terhadap pasar dalam negerinya sendiri.

"Dari sisi harga bank BUMN kita juga belun siap. Karena memang cost of fund di Indonesia terbilang mahal. Makanya bank lokal tidak mampu memberi tawaran suku bunga murah," ujarnya.

Eko melihat suku bunga kredit yang ditawarkan bank asing itu umumnya hanya sebesar 3% dalam bentuk valas. Sedangkan bank dalam negeri minimal sebesar 3,5% sampai 5% per tahun. "Itu kan berbanding jauh sekali terlebih harga valas sedang mahal saat ini," ujarnya.

Untuk itu Eko menilai pemerintah harus bisa jaga inflasi. Pasalnya jika inflasi bisa ditekan pada angka yang lebih rendah maka SBI juga bisa diturunkan. Hal ini dianggap sangan penting mengingat MEA akan dimulai tidak lebih dari satu tahun lagi.

 "Perlu diingat bank-bank asing yang melakukan penawaran itu langsung dari negaranya, bukan kebijakan dari kantor cabangnya di Indonesia. Hal ini mengkhawatirkan jika sampai eksportir kita justru diraup asing," tutur dia.

Jadi Penonton

Secara terpisah, guru besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan pasar Indonesia yang sangat terbuka dan besar memang selalu menjadi incaran pihak asing, tidak terkecuali dalam sektor keuangan atau perbankan. Berbagai strategi sudah pasti akan dilakukan bank asing dalam merebut dana yang ada di negeri ini.

"Terbuka pasar Indonesia dan tidak adanya aturan yang ketat dan strategi yang baik dari bank sentral sebagai regulator membuat bank asing semakin leluasa untuk mengambil keuntungan di Indonesia," ujarnya, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Erani mengatakan tingginya suku bunga yang ada, menjadi peluang bagi mereka untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah bisa dipastikan  masyarakat akan lebih tertarik, sehingga   dengan mudah akan direbut.

"Regulasi yang terlalu terbuka dan lembek menjadi suatu peluang besar bagi bank asing untuk mengambil keuntungan. Regulator harus mempunyai strategi yang baik untuk menjaga pasar yang besar ini dan jangan hanya melihat dari aspek bisnis saja,"ujarnya.

Menurut Erani, pasar  yang sangat besar di Indonesia cuma dimanfaatkan perbankan asing untuk mengambil untung. Lama-lama kita akan merugi sendiri. “Jangan sampai industri perbankan kita didikte oleh asing”, ujarnya.  

Ekonom Kepala LIPI Latief Adam menilai sudah saatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  membatasi ruang gerak dari bank asing di Indonesia. Karena jika tidak, maka pada integrasi jasa keuangan ASEAN di 2020 perbankan lokal hanya menjadi penonton saja.

 "Bank-bank asing mulai aktif mengucurkan kredit di beberapa proyek pemerintah. Terakhir membiayai kredit PLN yang jumlahnya triliunan rupiah. Seharusnya bank BUMN yang harus mampu membiayai lebih dahulu," ujarnya.

Ia juga menilai Bank Indonesia (BI) di waktu lalu terlalu membuka lebar kesempatan asing untuk masuk ke industri perbankan. Hal ini bisa dilihat dari mulai maraknya perbankan asing yang membuka cabang hingga ke kota kecil. "Lokasi cabang bank-bank asing perlu diatur, apakah hanya ditempatkan di ibukota provinsi atau sampai ke kabupaten. Jangan sampai nanti pangsa pasar bank lokal dicaplok sama bank asing," katanya.

Latief juga mengingatkan, dalam intergasi jasa keuangan ASEAN, bank sentral seharusnya memperjuangkan kepentingan bank nasional. Jangan sampai perbankan nasional kian tersisih dengan ketentuan-ketentuan yang menjepit perbankan lokal. "Bank-bank asing akan jauh lebih diun­tung­kan buka cabang di sini, di­ban­dingkan kalau kita buka di tempat mereka. Sebab, pangsa pa­sar kita potensinya masih lebih besar," tutur dia.

Karena itu, menurut dia, mulai dari sekarang per­bankan Indonesia sudah seha­rus­nya sudah mulai mempersiap­kan segala sesuatunya, mulai sisi size, balance sheet (transaksi), ma­na­jemen dan teknologi. "Tahun 2020 kan masih jauh, harus ada perbaikan kinerja dari bank-bank di Indonesia. Mereka harus mempekuat  diri karena de­ngan integrasi itu persaingan akan terbuka secara bebas," tegasnya.

Ekonom UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, bahwa BI sudah mengeluarkan pembatasan bank asing untuk ekspansi di Indonesia. Namun, ketertarikan bank asing masuk ke Indonesia karena melihat potensi keuntungan yang menggiurkan tidak bisa disalahkan. "Dalam bisnis memang yang dicari adalah keuntungan bagi perusahaan. Terutama untuk bank swasta yang mengutamakan laba", katanya.

Namun, jika bank asing Malaysia dan Singapura bisa merebut perbankan di daerah, menurut dia hal ini tidak bisa semata disalahkan bank asingnya. Karena jika di Jakarta dan sekitarnya, ruang gerak bank asing dapat terpantau dengan baik, beda halnya dengan di daerah. Sehingga, dengan mudah bank-bank asing banyak masuk tanpa diketahui oleh BI-OJK, terutama di daerah perbatasan.

Menurut dia, ada kemungkinan celah bank asing masuk ke Indonesia karena bank domestik baik BUMN maupun swasta kurang responsif dalam membaca kebutuhan masyarakat apalagi di daerah. "Padahal ada BPD yang seharusnya dapat melihat potensi daerahnya seperti apa dan kredit seperti apa yang dibutuhkan", ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz mengatakan dimana sejumlah bank-bank asing milik Singapura dan Malaysia berniat mengambil alih sejumlah kredit ekspor dari bank-bank BUMN dan swasta devisa besar yang diberikan kepada para eksportir, karena perbankan asing tahun ini akan lebih memprioritaskan pemberian kredit untuk ekspor ketimbang impor. Permintaan kredit ekspor diprediksi meningkat karena eksportir mendapat benefit dari depresiasi nilai tukar rupiah.

"Kita bisa melihat berdasarkan survey yang dilakukan Bank Indonesia (BI), permintaan kredit baru untuk ekspor meningkat tajam di penghujung 2013. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru untuk ekspor mencapai 28% pada kuartal IV, jauh lebih tinggi dari posisi di kuartal III sebesar 5,2%. Oleh karena itu, dari bank BUMN maupun bank asing masih getol menyalurkan kredit ekspor," ujarnya.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Peter Jacobs mengatakan selama ini bank sentral telah mengeluarkan peraturan untuk memberikan perlindungan terhadap bank dalam negeri. "Khususnya peraturan untuk memperkuat permodalan," ujarnya, Sabtu (25/1)

Namun setelah masa peralihan pengawasan perbankan dari BI Ke OJK. "Semua ketentuan dan peraturan sekarang telah menjadi kewenangan OJK," ujarnya. sylke/nurul/lulus/bari/iwan/mohar