NERACA

Jakarta – Pandu Tani Indonesia (Patani) menilai permodalan di sektor pangan minim sehingga sulit untuk mendongkrak produksi pangan nasional. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, harus dipenuhi melalui jalan impor produk pangan dari luar negeri.

Iskandar Andi Nuhung, Direktur Pertanian & Kedaulatan Pangan Patani, mengatakan, sektor pangan merupakan senjata bagi suatu negara. Dinegara maju sekalian sektor pangan menjadi perioritas utama, tapi di Indonesia sektor pertanian menjadi anak tiri terutama dari sisi permodalan. “Pemerintah tidak respect terhadap sektor pertanian nasional, sehingga produksi pangan rendah, makanya impor pangan tinggi sekarang,” katanya pada saat acara jumpa pers tentang Konvensi “Petani Mencari Pemimpin” di Jakarta, Senin (20/1).

Padahal, sambung Andi, sejarah menunjukan dulu Indonesia menjadi salah satu ekportir untuk produk pertanian, hanya saja sekarang dibalik Indonesia hanya menjadi importir dan dijadikan pasar oleh negara-negara maju mengingat produksi pertanian nasional rendah sehingga harus impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. “Bagaimana produksi pangan mencukupi buat kebutuhan dalam negeri, kalau sektor pertanian tidak didukung penuh oleh pemerintah terutama untuk permodalannya,” imbuhnya.

Jika dicermati, tegas Andi yang juga mantan Dirjen P2HP Kementerian Pertanian melihat permodalan sektor permodalan sangat kecil dari Anggaran Belanja Negara (APBN) saja dari Rp 1.816,7 triliun, yang masuk disektor pertanian hanya 1,3 % saja, dari sisi permodalan bank secara nasional hanya 5,4%, dan dari sisi permodalan asing yang masuk dari sekitar Rp 200 trilliunan, hanya 10% saja yang masuk sektor pertanian. Sehingga terlalu sulit produksi pangan bisa mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. “Jika pengin pangan terpenuhi, pemerintah harus bisa mensupport penuh sektor pertanian nasional,” tegas dia.

Pro Petani

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Patani, H Sarjan Tahir, menjelaskan, untuk membina dan memberdayakan sektor pertanian dan petaninya, maka dibutuhkan pemimpin atau presiden yang pro petani atau memiliki keberpihakan kepada petani.

“Latar belakang konvensi ini karena melihat fakta di lapangan hampir 50 persen vouters (pemilik suara) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang dari komunitas petani. Namun, petani hanya jadi jualan politik, belum ada yang betul-betul pro pertanian dan petaninya. Bahkan, visi dan misi para calon pemimpin tentang keberpihakan kepada petani hanya slogan, terorika, dan hanya meninabobokkan petani, makanya Pandu Tani terpanggil menata dan memberikan nilai tawar agar ke depannya pemimpin lebih pro petani,” terangnya.

Sarjan mengakui, banyak fakta selama ini jika pemimpin yang ada tidak pro petani. Salah satu buktinya adalah merajalelanya buah impor di pasaran lokal. Padahal, potensi buah lokal tidak kalah, jika dibandingkan buah impor.

“Inilah yang selama ini tidak optimal, makanya setelah kita buat questioner di Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dan Pulau Sumatera, hasilnya para kelompok tani berharap agar mereka memiliki pemimpin yang betul-betul pro petani, menjamin akses permodalan, infrastruktur, benih dan pupuk mampu dijangkau, dan beberapa variabel lainnya dan ini bisa dipenuhi, jika kebijakan pemerintah pro petani,” terangnya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah terhadap petani sudah dilakukan di sejumlah negara, seperti di Thailand, Vietnam, Malaysia, dan sebagainya. “Terbukti sektor pertanian mereka jauh lebih maju dan petaninya sejahtera. Makanya, melalui jalur ini petani ini terlibat dan mewarnai sendiri pesta lima tahunan (Pemilu), namun tidak melibatkan diri langsung dalam Partai Politik (Parpol) dan tim sukses,” jelasnya.

Sarjan mengatakan, petani tidak mungkin melakukan itu karena keterbatasan ruang, makanya melalui Patani pihaknya menggelar konvensi petani mencari pemimpin.

“Setelah adanya questioner Oktober-Desember 2013 lalu dan terbentuknya tim 9, maka kita sepakat menggelar konvensi mulai 29 Januari sebagai launching perdana hingga Mei 2014. Kita akan mengundang nama-nama yang sudah muncul di media massa, maupun figur lain yang dinilai layak, namun belum banyak muncul di media massa,” jelasnya.

Sarjan menjelaskan, sistem konvensi yang akan dilakukan adalah dengan mengundang calon-calon peserta konvensi untuk memaparkan visi dan misi, khususnya sektor pertanian. “Visi misinya calon pemimpim tidak umum, tetapi lebih fokus pada bagaimana memiliki kebijakan yang pro pertanian dan petaninya. Caranya, diundang di tempat netral, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, bisa tiga hingga empat orang calon, seperti dari perwakilan TNI, birokrat/mantan birokrat, pengusaha, politisi, dan lainnya. Nantinya, kita targetkan dari sini juga akan melahirkan satu rekomendasi atau satu buku guidance/panduan kepada pemimpin ke depannya,” jelas Sarjan.