BPJS Dinilai Implementasi Ekonomi Pancasila

 Jakarta—Desakan agar RUU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) cepat diselesaikan. Karena semata-mata terkait perwujudan sila ke lima Pancasila tentang keadilan social. “Hal inilah yang coba diwujudkan PDIP yang berjuang mati-matian mendorong pengesahan RUU BPJS, karena dianggap pro rakyat soal keadilan social,” kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani  dalam Sarasehan Budaya bertema “Pancasila Sebagai Modal Sosial Bangsa dan Konsensus Nasional dalam NKRI” yang diselenggarakan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Rabu (14/6).

 Menurut Puan, UU BPJS sangat dibutuhkan rakyat kecil, karena rakyatlah yang seharusnya menjadi sasaran dari penerapan ekonomi Pancasila. Ketika rakyat merasakan manfaat ekonomi Pancasila maka sebagai ideology, Pancasila menjadi motivatif dan inspiratif. “Pelaksanaan Pancasila ini penting bukan hanya supaya kita tidak menjadi ‘Tuna Pancasila’ tapi juga supaya rakyat Indonesia merasakan manfaat dari Pancasila,” katanya.

 Puan Maharani yang juga cucu proklamator Soekarno menambahkan Pancasila memiliki tiga fungsi utama; yaitu sebagai nilai-nilai yang memberi identitas dan mempersatukan seluruh komponen bangsa; pendorong dan pemberi semangat bagi perkembangan dinamika politik, ekonomi dan social.

 Lebih jauh kata Puan, kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat kadang mendapat istilah ‘Tuna Pancasila’. Alasanya ini menunjuk pada perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji mengatakan, harus diakui Pancasila sudah dilupakan banyak kalangan. Hal itu ditandai dengan semakin maraknya intoleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat. “Namun tak perlu pesimis,  karena sebenarnya mayoritas masyarakat masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara yang tepat,” kata Budi.

 Sebagai bukti, Budi menyodorkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 yang menemukan 99% warga Indonesia tahu dan paham makna Pancasila. Survei juga menemukan lebih dari 79% masyarakat masih percaya bahwa Pancasila layak untuk dipegang sebagai dasar negara. “Artinya mayoritas masyarakat merasa Pancasila masih sebagai modal sosialnya,” kata Budi.

 Justru yang harus banyak berbenah adalah pada level elit politik dan negara, yang menurut Budi,  masih kurang menunjukkan keteladanan nilai-nilai Pancasila. **cahyo