NERACA

Jakarta - Laporan kajian Dana Moneter International atau International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia bakal mengalami overheating bila tidak melakukan kebijakan moneter ketat, dinilai kalangan pengamat ekonomi sebagai sangat ceroboh dan mengada-ada.

Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, overheating terjadi karena demand (permintaan) lebih besar ketimbang supply (penawaran) yang berujung pada inflasi tinggi di dalam negeri, dan tidak ada kaitannya dengan situasi di luar negeri.

“IMF menginginkan Indonesia perlu memperketat kebijakan ekonominya, baik itu moneter maupun fiskal. Seperti pertumbuhan kredit yang harus dikurangi. Ini salah besar. Karena pada kenyataannya, kita masih jauh dari overheating,” katanya dalam diskusi ‘Ekonomi Indonesia Overheating: IMF Salah Analisis’ di Jakarta, Minggu (24/4).

Iman yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) EC-Think Indonesia menegaskan, jika laporan IMF ini diikuti pemerintah, maka semakin jauh dari ideal keseimbangan antara permintaan dari kapasitas produksi dalam negeri. Akibatnya, bisa tercipta instabilitas ekonomi. Padahal, Indonesia sebagai negara berkembang sedang melakukan stabilitas ekonomi. Idealnya, lanjut dia, permintaan dengan penawaran harus seimbang untuk program ekonomi nasional jangka panjang.

Dia melanjutkan, overheating adalah situasi di mana agregat permintaan di atas kapasitas produksi atau sederhananya permintaan masih lebih rendah dari kapasitas produksi. ”Dalam situasi seperti ini, maka inflasi akan meningkat secara internal. Tapi inflasi kita dalam beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti harga komoditas dan energi yang naik,” tuturnya

Iman juga mengingatkan, derasnya capital inflow juga bakal menyebabkan asset bubbles jika tidak segera disalurkan ke sektor riil, khususnya infrastruktur. Sedangkan selama ini capital inflow masuk ke pasar modal sekaligus sebagai instrumen meningkatkan kekayaan. ”Asal diimbangi dengan kenaikan kapasitas produksi dalam negeri, saya yakin nggak bakal overheating,” papar dia.

Cabut Subsidi

Hal senada juga diungkapkan Aviliani. Dia menyatakan, pemerintah seharusnya jeli dan cermat melihat fenomena membludaknya produk China di Indonesia. “Defisit kita sekarang sudah mencapai US$ 5,3 miliar. Dengan kuatnya nilai tukar rupiah, maka inflasi bisa terkonversi di saat harga komoditas dunia tinggi. Ini keuntungan buat kita,” ujarnya.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menekankan pada sektor energi yang perlu ketegasan pemerintah terkait kenaikan harga BBM Subsidi. “Harus tegas, cabut subsidi atau naikkan harga premium. Ini harus cepat karena akan mengganggu investor dan APBN,” ujarnya.

Anggaran negara, lanjut Aviliani, akan terbebani jika subsidi makin tinggi yang mengakibatkan fiskal menipis. Otomatis, subsidi yang awalnya dipatok 38,6 juta kiloliter bakal tergerus lebih besar lagi. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya lebih memilih opsi cabut subsidi untuk jangka panjang. Lalu dananya dikonversi untuk penciptaan lapangan kerja serta perbaikan transportasi umum yang sebesar Rp 80 triliun tersebut, dan bukan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Sedangkan investor pun memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan. Sebab, sangat berpengaruh dan akan menghambat belanja modal infrastruktur sebesar Rp 1.500 triliun. Begitu juga dengan kebijakan moneter yang harus dijaga.

Aviliani juga mendesak BI tidak melakukan pengetatan likuiditas serta harus menjaga suku bunga 6,75% sampai akhir tahun agar sektor riil bergerak. "Harusnya kebijakan BI diubah. Sebab beberapa faktor dari total investasi pendanaan perbankan, 80%-nya ke sektor riil. Mau tidak mau kebijakannya diubah,” ujarnya.

Secara riil, Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 2.000 triliun per tahunnya untuk kebutuhan infrastruktur. Namun kenyataannya, untuk membangun infrastruktur, APBN hanya sanggup memenuhi  20% dan sisanya dunia usaha yang dananya dikucurkan melalui perbankan.

Di tempat yang sama, peneliti ekonomi makro EC-Think, Telisa Aulia Falianty meyakinkan semua pihak bahwa Indonesia tidak perlu terlalu panik dalam menanggapi perkiraan overheating dari IMF. Maka, Indonesia harus punya strategi untuk menghadapi overheating. “Kita harus bersikap wajar dan tidak panik seperti menaikkan suku bunga. Karena itu membahayakan sektor infrastruktur. Kalau over reacted malah hanya akan mensugesti (hal tersebut) akan benar-benar terjadi," cetus Telisa. (ardi/inung)