NERACA

Jakarta – Pemerintah tengah menyoroti konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berimbas pada ketahanan energi global. Adanya volatilitas (volatility), ketidakpastian (uncertainty), komplesitas (complexity), dan ambiguitas (ambiguity) ekonomi turut memengaruhi perkembangan penawaran (supply), permintaan (demand), dan harga minyak mentah global.

"Dilihat situasi belakangan ini, adanya konflik middle east mengganggu (pergerakan) harga. Apalagi demand global juga mengalami kelemahan. Ini harus yang kita memecahkan solusi terhadap VUCA," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta.

Agus menjelaskan pengelolaan energi di Indonesia yang masih memberikan porsi energi fosil lebih besar mengakibatkan pemerintah tengah bekerja keras mengatur mekanisme pemanfaatan dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). "Saat ini kami menjaga agar pasokan BBM ada. Kita akui masih terpapar suplai minyak mentah kita banyak bergantung pada impor," jelas Agus.

Sejalan dengan target Emisi Nol Bersih atau Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pemerintah masih menempatkan energi fosil sebagai transisi untuk pemenuhan kebutuhan energi primer sebelum sepenuhnya beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. "Di masa transisi ini kita memang masih membutuhkan. Alhamdulillah kita masih memiliki reserve (cadanngan) dan produksi yang cukup," jelas Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini produksi minyak bumi Indonesia adalah 605.723 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan gas bumi sebesar 6.630 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Sementara jumlah cadangan minyak bumi sebesar 2.413,2 Million Barrels of Oil (MMBO) dan cadangan gas bumi adalah 35,30 Triliun Cubic Feet (TCF.) Untuk reserve to production ratio minyak bumi adalah 10,92 persen dan serve to production ratio gas bumi adalah 14,59 persen.

"Ini tantangan buat korporasi untuk melakukan eksplorasi dan PT Pertamina sendiri udah mengelola sebagian besar blok-blok strategis migas untuk berkolaborasi dengan global oil company," ungkap Agus.

Masa Depan EBT

Kendati begitu, pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai modal ketahanan energi di masa mendatang. Salah satu fokus yang diambil adalah mengonversi sumber EBT menjadi dasar energi elektrifikasi. "Ini memudahkan kita untuk mengatur energi primer. Kita tahu mengangkut, menyambung, mengirim listrik lebih mudah dibandingkan energi lainnya. Ini modal besar," ungkap Agus.

Selain elektrifikasi melalui penggunaan kompor induksi hingga kendaraan listrik, moratorium pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pensiun dini juga dianggap penting untuk mempercepat transisi energi menuju NZE. Adapula implementasi teknologi ekuifier energi fosil, seperti Carbon Capture Storage (CCS), hidrogen dan amonia sampai penerapan efisiensi energi.

Selain tantangan supply dan demand, pemerintah akan memberikan perhatian penuh pengembangan EBT terkait keekonomian dan teknologi, infrastruktur, pendanaan, dinamika sosial, dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Khusus TKDN bisa menjadi driver ekonomi, di-assmbling di sini dan bisa memberikan manfaat ekenomi yang lebih besar," jelas Agus.

Melihat kondisi yang tersebut, pemerintah mendorong kepada seluruh pihak untuk berkolaborasi untuk mencari solusi demi menjaga ketahanan energi di Indonesia. "Kolaborasi antarperusahaan, badan usaha, dan pemerintah penting. Ini harus kita cari sinergitas mana yang harus membantu," jelas Agus.

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun mengungkapkan bahwa sudah membahas waktu rapat. “Jadi (terkait harga) kita masih nahan sampe Juni. Kita upayakan dengan stok yang ada. Sesudah Juni harus ada (evaluasi) kalau ini tidak berkesudahan konflik kan harus ada langkah yang pas," kata Arifin.

Menurut Arifin, pemilihan bulan Juni untuk ditahan dan kemudian dievaluasi diutarakan Arifin pertimbanganya adalah agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga.

"Kita udah bilang sampai Juni, pertimbangannya kan kita baru recovery, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja, tapi selanjutnya kita akan ambil perpres 191 agar subsidi LPG dapat lebih tepat sasaran," ujar Arifin.

Arifin juga menerangkan, sekiranya konflik antara Iran dan Israel terus memanas dan berlangsung panjang Pemerintah akan mengupayakan mencari sumber pasokan baru yang tidak terdampak konflik misalnya dari negara-negara Afrika. "Kalau lihat dari mappingnya kita bisa lihat dari beberapa Afrika kan gak lewat (Selat Hormuz), seperti Guyana dan Mozambik," terang Arifin.