NERACA

Jakarta – Maraknya impor ikan ke Indonesia ditengarai merupakan akibat dari kebijakan Pemerintah di sektor perikanan yang leih berorientasi ekspor.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik, orientasi ekspor pada kebijakan perikanan nasional telah menggerus bahan baku ikan pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik untuk bergantung pada produk perikanan impor.

“Ini dibuktikan dengan tingginya permintaan izin impor ikan dalam dua bulan terakhir yang mencapai tiga juta ton atau 60% dari produksi perikanan tangkap nasional,” kata Riza dalam siaran pers yang diterima NERACA, Rabu.

Dia menyebut, volume impor yang sangat besar dapat dipastikan bakal menghancurkan perekonomian nasional, khususnya nelayan tradisional.

Riza menyebut, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak perlu mengambil langkah kontraproduktif.

“Optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan yang ada dan pembatalan ekspor ikan gelondongan dalam 10 tahun ke depan dapat mendamaikan situasi ini,” ujarnya.

Inisiatif pertama yang dapat dilakukan, lanjut dia menetapkan dan mengamankan kuota kebutuhan ikan nasional, termasuk dengan mempertimbangkan peningkatan konsumsi ikan untuk lima tahun ke depan sehingga kebutuhan domestik akan tetap terjaga.

“Ekspor terus menerus tanpa melaksanakan amanah Undang-Undang Perikanan No.45 tahun 2009 justru berakibat fatal,” lanjutnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, nilai ekspor hasil perikanan pada periode Januari-Juli 2010 mencapai US$ 1,62 miliar atau naik 16,68% dibanding periode yang sama tahun 2009.

Volume ekspor hasil perikanan sebesar 657.793 ton naik 31,95% dibanding tahun 2009. Sejumlah komoditas yang nilai ekspornya meningkat antara lain ikan Tuna, Kepiting, dalam kaleng, rumput laut kering, kepiting beku, mutiara dan udang beku.

Bahan baku ikan masih merupakan persoalan yang diminta untuk segera dipenuhi. Saat ini ada 114 Unit Pengolahan Ikan (UPI), dengan utilisasi hanya 50% akibat kekurangan pasokan ikan.

Dalam satu UPI terdiri dari 500-1.000 tenaga kerja dan bila dioptimalkan dapat memenuhi kebutuhan nasional atas ikan olahan, sekaligus menyerap tenaga kerja nasional. Persoalan ini terjadi pula di Industri pengalengan.

Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian (2009), industri pengalengan ikan yang masih melakukan kegiatan produksi sekitar 41 perusahaan di antaranya 31 perusahaan lokal dan 10 perusahaan pemegang merk impor.

Selain kekurangan bahan baku ikan, industri-industri tersebut mengimpor kemasan kaleng (tinplate).