Sisa APBN Dilarang Didepositokan

 Jakarta— Dana sisa APBN yang tidak bisa dibelanjakan oleh kementrian dan lembaga dalam setahun maka dana itu menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Namun SiLPA itu tak bisa didepositokan. “Kalau tidak habis dalam setahun, maka dia menjadi SiLPA dan dana itu tak bisa digunakan lagi untuk pembangunan, apalagi didepositokan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta.

 Menurut Hatta, dana sisa APBN harusnya masuk kembali ke dalam system keuangan negara. "Kalau you tidak bisa membelanjakan dalam tahun yang sudah ditentukan, maka itu (dana) kembali lagi ke dalam sistem Menteri Keuangan, untuk diatur lagi dalam pembelanjaan tahun berikutnya ya," ucapnya.

 Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Askolani mengatakan data yang diterima BKF di awal 2011 SAL mencapai Rp96,8 triliun. Dana ini diperoleh dari SAL di akhir 2010 yang sebesar Rp49,7 triliun ditambah Silpa 2010 sebesar Rp47,1 triliun.

 "Baru sebesar Rp19,6 triliun atau 20,2 persen yang memiliki alokasi penggunannya. Rinciannya, sebesar Rp5 triliun akan digunakan sebagai dana awal pelaksanaan APBN sesuai amanat UU APBN 2011, Rp4,6 triliun untuk melunasi dana kurang bayar subsidi listrik tahun 2009, serta dana risiko kenaikan subsidi listrik 2011 maksimal Rp10 triliun," ungkapnya di Jakarta belum lama ini.

 Askolani menambahkan di tahun 2011 akan ada kemungkinan beban subsidi akibat penggunaan BBM secara berlebihan oleh PLN karena melesetnya pasokan yang seharusnya didapat dari gas dan batu bara.

 "Memang ada lagi kemungkinan beban subsidi listrik naik seperti 2010 akibat adanya over penggunaan BBM oleh PLN karena melesetnya pasokan dari gas dan batu bara. Tapi ini semua belum final akan digunakan. Nanti kalau sudah dilaporkan di APBN-P 2011," paparnya.

 Namun Askolani menghimbau besarnya SAL ini jangan dijadikan kesempatan untuk mengurangi penerbitan SBN dan penarikan pinjaman di tahun 2011. Sebab, pemerintah harus memantau perkembangan keadaan di setiap triwulannya untuk kemudian diubah dalam APBN-P 2011.

 "Kita tidak bisa terlalu dini memutuskan (penundaan penerbitan SBN dan pinjaman luar negeri). Kita masih harus menghitung secara komprehensif kepastian di pembahasan APBN-P. Ini tentunya dengan kembal melihat asumsi-asumsi makro di sepanjang tahun berjalan ini," tandasnya.

 Sekedar informasi Silpa 2010 mencapai Rp47,1 triliun karena realisasi pembiayaan anggaran yang 35,3 persen lebih rendah dari target APBN-P 2010 yang sebesar Rp133,7 triliun. Ini akibat lebih rendahnya realisasi defisit anggaran pada 2010 yang hanya 0,62 persen dari PDB, sementara target APBN-P 2010 mencapai 2,1 persen dari PDB.

 Selain itu Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara dan hibah 2010 sebesar Rp1.014 triliun atau 2,2 persen lebih tinggi dari target APBNP. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp1.053 triliun atau 93,5 persen dari pagu Rp1.126 triliun. **cahyo