Bankir Pesimis Pembentukan Bank Infrastruktur

 Jakarta—Kalangan bankir menanggapi pesimis terkait usulan pembentukan bank infrastruktur. Alasanya bukan persoalan mudah membentuk perbankan infrastruktur. Karena itu perlu kajian panjang dan mendalam. “"Memangnya gampang buka bank?,” kata Direktur BNI Gatot M Suwondo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/4)

 Menurut Gatot, mengelola bank-bank yang sudah ada saja ternyata cukup menguras tenaga. Apalagi dengan rencana pembentukan perbankan infrastruktur. “Ngurus yang ada saja sudah susah,”tambahnya.

 Salah satu kesulitan dan kendala rencana pembentukan perbankan model ini, kata Gatot, biasa pada masalah modal. Karena tak mudah mencari modal. “Siapa yang mau tanggung permodalan? Ini baru satu sisi lho," tegasnya.

 Gatot menilai rencana itu di lapangan kenyataannya tidak semudah  yang diusulkan Kadin. "Tanya sama Kadin? Modalnya darimana bapak usul? Kita (BNI) saja cari modal sendiri," cetusnya.

 Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, keberadaan Bank Pembangunan Indonesia dibutuhkan untuk menjamin adanya dukungan pembiayaan jangka panjang proyek-proyek infrastruktur. “Dulu pernah ada bank sejenis itu. Perlu dihidupkan kembali. Karena, untuk investasi infrastruktur membutuhkan dukungan pendanaaan jangka panjang,” ujarnya.

 Menurut Suryo, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu didukung pembangunan infrastruktur. “Saat ini adalah peluang untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur merupakan kunci membangun perekonomian. Harus segera diwujudkan. Manfaatkan kemitraan public private partnership (PPP),” tandasnya.

 Ketua Kadin Sulawesi Barat Harry Warganegara Harun mengusulkan, bank pembangunan khusus fokus mendanai pembangunan kepentingan publik di kawasan tertentu. “Kita perlu fokus pada pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Bentuk bank khusus pembangunan kawasan Indonesia Timur. Untuk mengajukan pendanaan suatu proyek, harus diajukan ke pusat, di Jakarta. Denga birokrasi, itu biaya yang tinggi. Dan, lama. Kalau bank itu berpusat dan fokus  hanya kawasan Indonesia Timur, bisa efektif mendorong percepatan pembangunan ekonomi di kawasan itu,” imbuh Harry.

 Seperti diketahu salah satu Bank BUMN yang gencar mengucurkan kredit untuk pembiayaan infrastruktur antara lain, Bank Mandiri. Hingga saat ini, kredit untuk infrastruktur di BMRI telah melebihi Rp42 triliun. "Sampai saat ini kita yang sudah komitmen untuk bermacam-macam, infrastruktur lebih Rp42 triliun," ungkap Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi, Jakarta, Rabu (20/4)

 Lebih lanjut dijelaskannya, dalam komitmen pembangunan infrastruktur ini dirinya mencontohkan kredit dari Bank Mandiri tersebut untuk pembangunan jalan tol."Komitmen Bank Mandiri untuk jalan tol Rp10 triliun. Sekarang tinggal Rp8 triliun, itu belum ditarik," tambahnya.

 Selain itu, komitmen perseroan sendiri dalam pembangunan power plan (pembangkit listrik) yang disediakan mencapai Rp104,2 triliun. "Power plan  Rp104,2 triliun berikut jaringan, sekarang Rp2,1 triliun," pungkasnya. **cahyo