NERACA

Jakarta –  Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan rencana proyek Terminal Kalibaru Utara di Pelabuhan Tanjung Priok akan ditenderkan secara terbuka pada Mei 2011 mendatang.

“Opsi yang kami pilih adalah ditenderkan, bukan penunjukan langsung kepada PT Pelindo II," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi kepada pers di Jakarta, Jumat (15/4).

Freddy menegaskan, memang opsi penunjukan langsung sempat mengemuka pada arahan Rapat Kabinet Terbatas pada 8 Maret 2011. “Hal itu sempat pula dipertanyakan oleh UKP4 (unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan) dalam sebuah surat. Kami pun sudah meresponsnya dengan baik,” jelas Dia.

Berdasarkan pengkajian dengan pihak terkait, akhirnya diambil keputusan untuk tidak melakukan penunjukan langsung karena hal ini melanggar ketentuan perundangan. “Pada sisi lain, tidak mengganggu tahapan pekerjaan Kalibaru yakni Mei tender dibuka dan September dijadwalkan sudah bisa peletakan batu pertama dan pertengahan 2013 sudah bisa selesai,” ujarnya.

Adanya keputusan itu, menjadi sinyal bagi pihak luar bahwa proses pengadaan barang dan jasa di jajaran Kementerian Perhubungan terbuka, akuntabel, dan konsisten.
Setelah Terminal Kalibaru selesai, maka statusnya akan menjadi daerah lingkungan kerja baru dan akan diserahkan ke pemenang tender dalam masa konsesi tertentu.

“Ini nanti kewenangan Otoritas Pelabuhan (OP)," katanya. Ia membenarkan, peluang PT Pelindo II untuk menang dalam tender itu sangat besar. “Pelindo sangat teruji dan punya segalanya,” imbuhnya.

Ikut Tender

Sementara itu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyatakan akan ikut dalam  tender pembangunan Pelabuhan Kalibaru tahap pertama di Tanjung Priok senilai Rp8,8 triliun.

“Kami memutuskan untuk kembali ikut tender proyek Kalibaru Utara dan  tidak mau berpolemik lagi. Kita siap,” kata Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino kepada pers di sela acara seminar Peluang Usaha Swasta Pasca Pembentukan Otoritas Pelabuhan di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sebelumnya, RJ Lino mengaku, mempertimbangkan untuk tidak ikut tender Pelabuhan Kalibaru di Priok karena rencana induk Tanjung Priok terkait Kalibaru tidak jelas.

"Master plan ini, khususnya Kalibaru masih belum jelas. Masa ada jembatan dari Priok ke Kalibaru. Ini kan tidak jelas dan tak sesuai dengan rancangan yang diinisiasi PT Pelindo II," katanya.

Menurut Lino, perubahan keputusan tersebut, setelah dirinya melakukan pertemuan satu jam dengan Menteri Perhubungan pada Rabu malam (13/4).
Dia mengatakan, jika Pelindo II selaku pengelola pelabuhan Tanjung Priok tidak ikut tender, bisa jadi investor swasta dan asing juga tidak berminat ikut tender.
“Investor asing dan swasta akan berpikir ulang kalau mau ikut tender, mereka akan berpikir bahwa Pelindo saja selaku pengelola tidak ikut, berarti ada masalah. Makanya kami ikut, itu sesuai arahan pak Menteri juga,” papar Lino.

Dia mengaku kecewa pada UU No.17/2008 tentang Pelayaran karena membuat pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak dapat berkembang. “UU ini akan membuat biaya logistik semakin mahal dan kami berpendapat, mestinya UU ini direvisi,” tegasnya.

Namun, sebagai operator pelabuhan, pihaknya berterimakasih atas UU ini karena sudah meningkatkan pendapatannya sebesar Rp1 triliun sejak UU diberlakukan.

Seperti diketahui Pelabuhan Kali Baru harus dikembangkan karena Pelabuhan Tanjung Priok terancam mengalami stagnasi dalam kurun tiga tahun mendatang. Sinyal stagnasi bisa dilihat dari pertumbuhan peti kemas internasional pada 2009-2010 sebesar 23% dan domestik 26%. Saat ini kapasitas Tanjung Priok sekitar 4 juta TUs.

Kawasan Kali Baru rencananya akan dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama menelan investasi sekitar Rp 8,8 triliun, di mana 50% akan ditanggung oleh Jakarta International Cooperation Agency (JICA). Pengembangan tahap I ini diharapkan  memiliki kapasitas sekitar 1,9 juta teus dan selesai pembangunannya pada 2014.