NERACA

Jakarta – Pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 30% dari total pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 3.000 triliun. Kondisi ini akan menghambat pengembangan infrastruktur demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8%.

“Peran pemerintah terbatas. Dari total pembiayaan yang bisa dihitung, hanya 30% yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur,” kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Indonesia International Infrastructure Conference dan Exhibition (IIICE) 2011, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (12/4)

Karena itu, imbuh Wapres, untuk mengejar sisanya sebesar 70%, dibutuhkan peran dari swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Kita sangat-sangat sadar dengan kondisi ini. Satu-satunya cara adalah dengan mengajak investor dari kalangan dunia usaha untuk membangun infrastuktur,” ungkapnya.

Menurut Boediono, rencana jangka menengah dan panjang harus konsisten, jika ingin mencapai pembangunan infrastruktur yang cepat. Pemerintah, imbuhnya, telah membuat rencana jangka panjang dan pendek untuk pembangunan infrastruktur yang konkrit dan bisa dijadikan rujukan bagi para investor.

Wapres juga berjanji membenahi berbagai regulasi yang bisa menghambat pembangunan infrastruktur. “Satu pesan yang kita sampaikan, pemerintah sangat serius mendorong investasi. Kita sedang  bekerja keras untuk memperbaiki mana-mana (regulasi) yang tumpang tindih, yang  tidak friendly bagi investasi akan kita hilangkan. Ini pekerjaan yang tidak bisa selesai satu malam, tapi Presiden sudah memberi instruksi pada semua menteri kalau untuk perbaikan investasi, infrastruktur dan umum, harus all  out,” tandasnya.

Boediono juga meminta kepada para investor untuk tidak menunggu  iklim investasi yang sempurna dalam menanamkan modalnya di bidang infratruktur.

Dia mengajak investor untuk bersama-sama pemerintah menghitung segala risiko  yang kemungkinan timbul. “Tidak ada yang sempurna. Mari kita sama-sama menghitung risiko. Pemerintah akan bertekad meminimalisir iklim yang tidak baik untuk investasi,” sambungnya.

Mantan Gubernur BI itu juga mengingatkan agar proyek-proyek  infrastruktur yang telah disetujui, mendapat izin, dan mendapat konsesi supaya segera dijalankan. Jangan sampai, lanjut Dia, proyek-proyek tersebut mangkrak dan justru menyandera kepentingan nasional.

Menurut dia banyak proyek-proyek infrastruktur yang  hingga 10 sampai 15 tahun tidak berjalan. “Tidak boleh proyek-proyek itu menyandera kepentingan nasional Hal itu tidak boleh dibiarkan dan menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, mangkraknya proyek tersebut harus dijadikan pelajaran.

Menurut dia, ke depannya, bagi pemenang tender yang tidak mengerjakan itu dalam waktu tertentu harus bisa melepaskannya dan mengikhlaskan untuk digarap pihak yang memiliki keseriusan.

“Jangan sampai dapat tender jalan tol sampai berpuluh tahun tidak dibangun. Nah itu kan kita dirugikan. Ke depan harus ada kepastian, tender kalau dalam waktu sekian tidak dijalankan, putus kontraknya, otomatis dia dianggap gugur. Itu harus diatur dalam perjanjian ataupun kontrak untuk melaksanakan proyek tersebut,” ucapnya.