NERACA

Jakarta - Asosiasi Mebel Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) menilai tak perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 2009 tentang Tata Cara Ekspor Rotan. Alasannya, revisi tersebut tidak memberi manfaat industri pengrajin rotan dalam negeri.

Saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan revisi Permendag no 36 tahun 2009 karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan alasan kesulitan memperoleh pasokan bahan baku.

Ketua AMKRI Hatta Sinatra menegaskan, pihaknya menolak ikut pembahasan ini karena tidak ada gunanya Permendag itu direvisi. Alasannya, Permendag itu harusnya dicabut.

“Pemerintah ini lucu, harusnya ekspor rotan tidak perlu karena industri dalam negeri kekurangan bahan baku. Pemerintah harusnya mikir sebelum mengeluarkan kebijakan, mana yang lebih menguntungkan, diolah di dalam negeri atau luar negeri,” terangnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hatta mengatakan, akibat Permendag tersebut, banyak industri pengrajin rotan yang gulung tikar. Pasalnya, sekitar 50- 60% dari total jumlah pengrajin tidak mendapatkan pasokan bahan baku.

Berdasar data AMKRI, sepanjang tahun 2004- 2010 terjadi penurunan ekspor mebel kerajinan hingga 59%. Dari semula nilainya sebesar US$ 336 juta, kini hanya menjadi US$ 135 juta.

Di tempat yang sama, Yamana AC, Direktur Ekspor Bidang Kehutanan dan Pertanian Kementrian Perindustrian mengatakan, hingga kini Permendag no 36/2009 tersebut masih dalam pembahasan untuk revisi. Pembahasan revisi tersebut akan melibatkan semua stakeholder yang terkait.

Namun Yamana membantah adanya keluhan yang dilontarkan AMKRI tentang kebijakan ekspor Kemendag yang membuat industri kekurangan pasokan. Pasalnya hingga kini volume ekspor rotan tidak banyak.

“Dari kuota yang diberikan hanya sedikit yang dipenuhi. Misalnya untuk Kalimantan yang mendapat kuota 35 ribu ton pertahun, hanya melakukan ekspor sebesar 27-30 ribu ton pertahun. Kalau secara keseluruhan, ekspor rotan Indonesia tidak lebih dari 30ribu ton,” tuturnya.

Yamana memandang, keluhan dari kalangan pengusaha mebel rotan hanya untuk menutupi perusahaan mereka yang kini memproduksi rotan plastik. Pasalnya dari Asmindo hingga kini tidak ada keluhan terhadap bahan baku.

“Itu cara mereka menutup-nutupi usaha mereka yang banyak rotan sintesis, merek satu pabrik punya rotan plastik, dan lebih banyak menggunakan rotan sintetik,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, masalah rotan merupakan masalah yang sudah cukup lama sehingga perlu ada pembahasan dengan menteri-menteri terkait berhubungan dengan regulasi rotan.

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan industri furnitur khususnya rotan, karena pertumbuhan furnitur selain rotan masih dapat tumbuh dengan positif.

Sedangkan beredarnya pernyataan bahwa terdapat ekspor rotan sebanyak 40 kontiner setiap bulan, Hidayat memandang itu terkait adanya perjanjian perdangan bebas Asean - China (Asian - China Free Trade Agreement/ACFTA) sehingga keran ekspor dapat terbuka dengan bebas. Karena berdasarkan perjanjian tersebut ekspor impor bahan baku dibuka bebas dengan tarif BM sebesar 0%.

Aryan Warga Dalam, Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementrian Perindustrian memandang, saat ini banyak pembeli dari luar negeri yang langsung mendatangi pengumpul rotan untuk mendapatkan rotan. Sehingga ekspor rotan harus segera dihentikan.