NERACA

Jakarta - Empat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mainan anak sudah siap diimplementasikan dalam tahun ini.

“Sejak tahun 2010, sudah ada SNI untuk mainan anak. Kita mengadopsi standar internasional. Karena menyangkut keamanan dan kesehatan, mengingat anak-anak suka memasukkan mainan ke mulut, SNI mainan anak akan diwajibkan. Tapi, itu tergantung regulator,” kata ungkap Deputi Pengembangan Standar BSN Tengku AR Hanafiah di Jakarta, Kamis.

Menurut Hanafiah, dalam rangka implementasi CAFTA, BSN  sedang merancang dan mengkaji sejumlah SNI atas produk-produk yang terkait perdagangan langsung dengan China. 

Hanafiah mengatakan, dari sekitar 1.000 produk, BSN telah mengkaji SNI atas sekitar 400 produk. “Tahun ini kita akan mengkaji SNI sebanyak 300-400 lagi. Kajian tersebut memastikan SNI, merevisi, atau merancang SNI atas setiap produk,” jelasnya.

Sebelumnya Dirjen Kerjasama Industri Internasional (KII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana mengatakan, Kemenprin telah melakukan pemetaan SNI atas 228 nomor HS yang dikhawatirkan atas dampak membanjirnya impor pasca implementasi normal track CAFTA.

Agus menerangkan, 122 dari 228 nomor HS tersebut, telah memiliki standar yang tertuang dalam 89 SNI. Yakni 29 nomor HS diantaranya telah disusun dalam 106 rancangan SNI (RSNI). Sedangkan RSNI  atas 77 nomor HS belum disusun karena belum menemukan padanan standar internasional.

Berdasarkan kajian Ditjen KII Kemenperin, porsi impor mainan anak asal China  pada tahun 2010 mencapai 73% dibandingkan total impor dari dunia. Dengan mekanisme tarif kesepakatan perdagangan bebas China-Asean (CAFTA), impor mainana anak naik rata-rata 17,7% per bulan.

Sementara itu, Kepala BSN Bambang Setiadi, memandang China sangat agresif memasuki pasar Indonesia. Hal ini terlihat dari Badan Standarisasi China yang membeli 653 SNI sekitar November 2010.

“Jual beli standar tidak melanggar aturan apa pun.dan hasil penjualan standar masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” terangnya.

Langkah China ini, sambungnya, menunjukan kepercayaan China terhadap SNI nasional. Dan hal ini menunjukan antusias China memasuki pasar Indonesia. “Mereka mau masuk ke sini dengan memenuhi standar yang berlaku, yakni SNI. Artinya mereka lebih siap,” kata Bambang.

Untuk itu, imbuh Bambang, guna mengantisipasi dampak CAFTA, BSN  melalui Gerakan Nasional Penerapan (Genap) SNI, merancang 11 langkah identifikasi 11 sektor yang terkait langsung CAFTA.

“Identifikasi fokus pada keunggulan nasional dan kesiapan laboratorium. Yang pasti, penerapan SNI tidak untuk menghalangi masuknya produk impor,” tegas Bambang.

Sementara itu, mantan Presiden RI BJ Habibie mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan dan memiliki standar yang menjadikan produk Indonesia unggul. “Orientasinya harus pasar. Misalnya, di mana pasar kita menguasai 80%, buat dan pegang standar yang sesuai di negara itu. Kemudian kembangkan. Setelah itu, juga harus dipikirkan ketersediaan jaminan layanan purna jual,” kata Habibie.

Sementara itu untuk pasar sendiri, lanjutnya, pemerintah harus melakukan  edukasi masyarakat menggunakan produk lokal.

“Jadi, tidak harus proteksi. Tapi kesadaran nasional mengkonsumsi produk lokal. Sebab dengan membeli produk lokal, menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Kestabilan tergantung pada lapangan kerja,” tandas Habibie.