Pemberlakuan arus kendaraan berlawanan arah (contra flow) di jalan tol Cawang-Semanggi, merupakan bukti tidak adanya upaya pembenahan sistem transportasi yang komprehensif antarlintas sektoral, kecuali langkah darurat seperti itu untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di jalan bebas hambatan di DKI Jakarta.

Jakarta, sebagai ibukota Negara Indonesia sejatinya memiliki pola transportasi yang terintegrasi dengan baik. Namun dalam kenyataannya, masing-masing institusi bekerja sesuai kewenangan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan jalan tol seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab PT Jasa Marga, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan.

Pemberlakuan contra flow yang bersifat sementara di jalan tol justeru makin menguatkan kesan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki strategi komprehensif dan mendasar dalam menangani masalah kemacetan lalu lintas di jalan raya. Ini lebih merupakan kebijakan parsial alias tidak menjadi bagian sebuah desain besar strategi penanganan kemacetan lalu lintas yang disiapkan pihak pemda.

Kita melihat kebijakan contra flow hanya sebuah produk dadakan yang sarat dengan semangat coba-coba atau trial and error. Kebijakan ini sama sekali belum teruji, dan tidak berpijak pada hasil studi kelayakan, bahkan dapat membahayakan pemakai jalan lainnya.  Karena itu, tidak ada satu pihakpun yang merasa yakin termasuk kepolisian, bahwa pemberlakuan contra flow mampu efektif mengurai kemacetan lalu lintas.

Kebijakan sementara itu lebih mencerminkan kegusaran sekaligus ketidakmampuan Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Jelas sistem transportasi kini makin amburadul, karena sebelumnya Pemprov DKI sudah mencoba menerapkan kebijakan seperti satu kendaraan isi minimal tiga orang yang lazim dikenal three in one di jalan protokol ibukota pada jam padat di pagi dan sore hari. Namun tetap ada loopholes dengan kehadiran joki yang sulit dihilangkan hingga saat ini.

Masalah kemacetan lalu lintas jalan raya di DKI Jakarta memang telanjur kompleks, sehingga strategi maupun teknis operasional penanganan masalah tersebut tidak bisa bersifat parsial ataupun tambal-sulam, apalagi sekadar trial and error. Masalah itu menuntut konsep penanganan yang bersifat komprehensif dan mendasar. Itulah sistem angkutan massal yang nyaman, aman, dan relatif murah. Juga terintegrasi utuh dengan kota-kota satelit di sekeliling Jakarta.

Idealnya, pembangunan sistem transportasi massal itu menjadi bahan pemikiran calon-calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika isu ini tidak disiapkan secara matang, kesanggupan mereka mengatasi masalah kemacetan lalu lintas jalan raya sungguh tidak bisa diandalkan. Strategi contra flow bukan sebagai sistem transportasi yang baku, tapi sekadar pilihan bersifat ad-hoc di tengah kian parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Adalah pilihan pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation) dan sistem monorel yang harus menjadi perhatian para calon gubernur DKI, yang setidaknya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya. Karena fasilitas busway maupun KRL Commuter Line yang dikelola oleh masing-masing institusinya, belum mampu mengatasi kemacetan yang parah karena penumpang umumnya belum merasa nyaman dan tepat waktu sampai di tujuan. Akibatnya masyarakat masih lebih suka naik mobil atau motor pribadi untuk sampai di kantornya setiap hari kerja.