NERACA

Jakarta – Pemerintah berencana kenakan bea keluar ekspor pada lima jenis komoditas bahan baku mineral yaitu nikel, tembaga, iron ore, iron sand, dan bauksit. Undang-Undang Minerba Tahun 2009 mengamanatkan di akhir 2014 nanti akan ada industrialisasi atau pemurnian atau smelting dari bahan baku mineral sehingga ekspor mineral mentah bakal dilarang.

“Sebenarnya ada 14 mineral, tetapi yang utama nikel, tembaga, iron ore, iron sand, dan bauksit. Kalau mengenai batu bara sudah terikat kontrak karya," jelas Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (2/5).

Menurut dia, pihaknya bersama sejumlah menteri terkait telah membahas masalah tersebut pada rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Pada 4 Mei mendatang, kesepakatan tersebut bakal diumumkan Menteri ESDM Jero Wacik. “Karena dia telah mengeluarkan Permen pada 6 Mei," tambahnya.

Dikatakan Hidayat, dalam ketentuan itu, semua investor konsesi tambang harus membuat business proposal. Tujuannya agar mereka bisa merealisir refinery, atau smelter, atau pemurnian, yang mau dilakukan 2014 sesuai Undang-Undang. “Sekarang ESDM menyatakan sudah mengajukan 50 aplikasi proposal untuk membuat smelter," tandasnya.

Pembangunan Smelter

Di samping itu, menurut Hidayat, pembangunan smelter bisa dilakukan melalui konsorsium. Tidak satu penambang, lanjutnya, harus membangun smelter sendiri. “Mereka bisa melakukan konsorsium karena smelter itu very capital intensive," terangnya.

Sementara untuk besaran bea keluar, sambung dia, tergantung dari intensitas eksplorasi besar-besaran yang dilakukan terutama untuk sejumlah komoditas tertentu seperti iron ore dan nikel. "Lima produk yang tadi saya sebut, sejak 2008 sampai 2011, kenaikan ekspornya rata-rata 500 hingga 800%, berarti di atas kewajaran. Jadi kita tentu akan coba menghambat. Jadi diberi insentif lah agar tidak jor-joran," katanya.

Senada dengan Hidayat, sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, berapa besar bea keluar itu akan segera diputuskan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Menurut dia, bea keluar ekspor barang tambang sama dengan yang sudah diterapkan pada komoditas CPO, di mana semangatnya adalah agar tercapainya program hilirisasi. "Akhir 2014 hilirisasi. Semangatnya untuk hilirisasi seperti CPO. Dengan bea keluar sudah terjadi hilirisasi. Untuk batu bara dan non batu bara. Di luar batu bara ada bauksit, nikel, dan bijih besi," jelas Gita.

Gita menambahkan, rencana penerapan bea keluar itu saat ini sudah sering disinggung di sektor pertambangan nasional. “Batu bara ada dalam kontrak perusahaan besar dan di luar kontrak yakni DMO. Apakah ada unsur lainnya? Itu penyikapan bea keluar harus nyambung dengan DMO dan keperluan hilirisasi lain. Itu yang akan kita bahas," pungkasnya.