Indef: Pertumbuhan Ekonomi Bakal Menurun - DAMPAK WABAH COVID-19 SEKITAR 3-6 BULAN

Jakarta-Lembaga peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai wabah Covid-19 berdampak terhadap indikator ekonomi makro nasional baik jangka pendek dan panjang. Salah satunya daya beli masyarakat. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 2,5% bahkan sampai 0% jika pandemi virus Covid-19 masih akan berlangsung lebih dari 3 bulan.

NERACA

"Indikator yang terbesar menurun adalah indikator konsumsi rumah tangga. Di mana skenario paling besar penurunannya terjadi pada skenario penanganan wabah covid-19 selama 6 bulan," ujar Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurohman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut dia, penurunan konsumsi rumah tangga ini mendorong pertumbuhan ekonomi turut menurun. Pertumbuhan yang menurun juga berdampak pada tingkat pembukaan lapangan kerja. Khususnya di zona merah corona yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Selain itu, dampak Covid-19 juga menurunkan investasi secara nasional. Hal ini distimulus oleh produktivitas industri baik sektoral dan regional, yang menjadikan para investor yang semakin menahan investasinya. Kinerja industri yang bakal tergerus adalah industri peralatan listrik, asuransi, keuangan, dan perdagangan.

Pandemi Covid-19 ternyata telah mempengaruhi makro ekonomi maupun sendi-sendi perekonomiaan masyarakat. Kami berharap seluruh komponen bangsa bahu membahu untuk dapat menyelesaikan menyelesaikan secepat-cepatnya. Kali ini, selamatkan manusia dan minimalisir dampak ekonomi dalam jangka pendek harus dilakukan agar dampak keduanya tidak terasa pada jangka panjang.

Untuk meredam lonjakan harga pangan, menurut Indef, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah memetakan secara akurat stok pangan nasional secara real time. Pemetaan stok dan harga pangan harus lebih intensif lagi sehingga dapat mendeteksi dini wilayah di mana saja yang beresiko terjadi rawan/krisis pangan.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih transparan dalam menginformasikan kepada publik terkait stok pangan dan strategi apa saja yang akan dilakukan guna menjaga stok pangan tetap terjaga dalam batas aman. Pemerintah juga harus mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang akan berimbas terhadap kenaikan harga pangan yang bersumber dari impor.

“Perhatian khusus berupa penyiapan stok pangan terhadap wilayah yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 yang berpotensi dilakukan penutupan wilayah (lockdown terbatas). Disamping itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran sistem logistik pangan dari dan ke wilayah tersebut serta kesiapan distribusi ke level konsumen. Ketersediaan pasokan pangan di tengah wabah Covid-19 semakin urgen karena sebulan lagi akan menghadapi bulan Ramadhan, ujarnya.

Adapun fenomena panic buying yang sempat terjadi di beberapa daerah red zone persebaran Covid-19, menurut Indef, berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas menengah ke bawah yang tidak mampu “menyetok” bahan makanan. Untuk meredam shock kenaikan permintaan dan potensi penimbunan kebutuhan pokok, pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan pembatasan pembelian kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern.

Selain menjamin stok bahan pangan, cara distribusi bantuan sosial dalam hal ini adalah sembako, memerlukan teknis baru untuk mencegah adanya perkumpulan warga yang menumpuk di suatu lokasi. Pendistribusian sembako dapat dilakukan dengan door to door service oleh pejabat yang berwenang di setiap daerah, atau dilakukan di kantor desa/kecamatan/kelurahan dengan pengaturan jadwal yang menyesuaikan kebutuhan lapangan. Selain itu, agar penyaluran bantuan sembako berjalan efektif dan efisien dapat juga bekerja sama dengan perusahaan e-commerce yang saat ini sudah memiliki sistem online serta distribusi penyaluran yang cukup baik. Ini sekaligus juga bisa mengurangi intensitas masyarakat untuk keluar rumah dan antri sembako.

Percepat Bantuan Sosial

Lumpuhnya sebagian besar aktivitas ekonomi terutama di wilayah terpapar Covid-19, menurut Indef, meningkatkan risiko PHK di berbagai sektor (pariwisata, hotel, restoran, travel agent, tempat hiburan, industri manufaktur, dan lainnya). Selain itu, pekerja informal yang mencapai 70,5 juta orang (55,72% dari total tenaga kerja Indonesia) juga akan mengalami tekanan ekonomi yang berat. Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk memastikan keselamatan warga serta jaminan kebutuhan dasar warga terutama kelompok miskin dan rentan miskin, ditambah pekerja informal yang terputus dari sumber penghasilan harian.

Selain itu, dengan terus bertambahnya jumlah korban yang terpapar Covid-19 (PDP, OPD, dan Positif) memaksa mereka untuk tidak bisa melangsungkan pekerjaannya. Sehingga, bagi penderita Covid-19 yang masuk kategori pekerja informal (terutama kepala rumah tangga) maka sudah pasti mereka tidak lagi bisa menafkahi keluarganya. Untuk itu, pemerintah juga harus mengalokasikan jaminan perlindungan sosial kepada para kelompok pekerja yang tengah masuk proses karantina ataupun penyembuhan.

Data Indef mengungkapkan, saat ini terdapat 29,3 juta keluarga atau 99,3 juta jiwa yang masuk dalam daftar Data Terpadu TNP2K. Data tersebut merupakan kelompok masyarakat 40% status sosial ekonomi terendah. Melalui basis data terpadu tersebut, pemerintah melakukan pemetaan untuk penyaluran berbagai jenis bantuan sosial seperti Program PKH, KPS, KKS, KIP, Rastra, PBI BPJS Kesehatan. Dengan melihat potensi bertambahnya kelompok rumah tangga (terutama pekerja informal) masuk dalam kategori rentan miskin, maka pemerintah patut mempertimbangkan perluasan bantuan sosial kepada kelompok tersebut.

Pembagian bantuan sosial tersebut harus difokuskan kepada: i. Kelompok rumah tangga yang selama ini tercatat menerima bantuan sosial (dapat menggunakan data penerima raskin, data penerima Kartu Indonesia Sehat, data penduduk miskin di daerah), ii. Kelompok rumah tangga dengan KK yang sudah pensiun (dapat menggunakan data penerima gaji pensiun tetapi hal ini sangat tidak merata), iii. Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia <15 tahun, iv. Kelompok wanita berpendapatan rendah yang sedang hamil dan perlu dicukupkan nutrisinya, serta v. Kelompok lansia yang perlu dicukupkan nutrisinya. vi. Kelompok pekerja harian/informal.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memaparkan perhitungannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 2,5% bahkan sampai 0% jika pandemi virus Covid-19 masih akan berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan. "Namun apabila masalahnya menjadi jauh lebih berat, pertumbuhan ekonominya bisa mencapai diantara 2,5% bahkan sampai ke 0%," ujarnya.

Sejumlah skenario terburuk dalam perhitungannya, selain durasi virus corona, ialah kemungkinan jika Indonesia melakukan lockdown. "Seperti tadi durasi dari Covid-19 bisa lebih dari 3 hingga 6 bulan. Dan kemungkinan terjadinya lockdown. Serta tadi perdagangan internasional bisa drop di bawah 30%,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Kalangan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyebutkan omzet pedagang merosot hingga 90% selama terjadi virus Covid-19. Sebagai solusinya, pedagang harus berinovasi dengan jemput bola ke konsumen. "Omzet sudah banyak yang kurang sampai 90% dari biasanya," ujar Sekjen APPSI, M. Maulana, seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (24/3). bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…