Menteri Dalam Negeri - Hentikan Kerumunan Massa

Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri

Hentikan Kerumunan Massa

Palembang - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk menghentikan kerumunan massa yang tidak bisa menerapkan pengaturan jarak sosial (social distancing) karena bisa menjadi media penularan Corona Virus Disease (COVID-19).

Setelah memimpin rapat kesiapsiagaan penanganan COVID-19 di Palembang, Sabtu (21/3), Tito menegaskan bahwa pemerintah mengimbau masyarakat menghentikan kerumunan massa dalam bentuk apa pun, mulai dari pesta pernikahan, kegiatan olahraga, seni, wisata, hingga kegiatan keagamaan.“Jika kebijakan membuat social distance tidak dapat dilaksanakan, lebih baik tidak usah daripada menjadi mesin penularan dan menjadi mesin pembunuh,” kata Tito.

Untuk itu, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menyosialisasikan mengenai hal ini ke seluruh masyarakat mulai dari tingkat desa, rukun tetangga, keluarga, hingga kalangan perorangan. Menurut Tito, edukasi mengenai cara penyebaran COVID-19 ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di desa.

Pada saat ini, masih banyak warga yang tetap saja melakukan hajatan yang mengundang kedatangan banyak orang. Begitu pula, dengan kegiatan keagamaan, Tito mengatakan bahwa hingga kini masyarakat masih menjalani aktivitas seperti biasanya, misalnya salat di masjid.

Padahal, penyebaran virus ini melalui kontak fisik, seperti karpet yang dicium oleh penderita dapat menjadi media untuk menularkan ke seseorang yang belum terpapar.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pemerintah tidak pernah melarang kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, sangat penting. Imbauan ini justru untuk melindungi umat supaya tidak tertular dan menularkan kepada yang lain. Arab Saudi saja berani mengambil keputusan ekstrem dengan penutup kegiatan umrah,” kata Mendagri.

Selain meningkatkan edukasi kepada masyarakat, Tito mengatakan bahwa Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah untuk mencegah pandemi COVID-19, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan peraturan untuk mempercepat penanganan virus corona. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - KPU Lembaga Independen Bisa Tunda Pilkada

Mahfud MD Menko Polhukam KPU Lembaga Independen Bisa Tunda Pilkada   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko…

Ketua KPK - KPK Tetap Bekerja dengan Skala Prioritas

Firli Bahuri Ketua KPK KPK Tetap Bekerja dengan Skala Prioritas Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan…

Ketua MPR RI - Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19 Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan - Disidik Gakkum KLHK

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan Disidik Gakkum KLHK NERACA Jakarta - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas…

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses seleksi empat…

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD   NERACA Jakarta - Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum…