Presiden Setujui Realokasi Anggaran untuk Covid-19 - BANYAK PERUSAHAAN HENTIKAN AKTIVITASNYA

Jakarta-Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait realokasi anggaran untuk penanganan dan wabah virus Covid-19. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kalangan pengusaha umumnya menilai lebih pragmatis karena perusahaan sudah menghentikan aktivitas karena dinilai sudah tak lagi efektif. Jika aktivitas perusahaan diteruskan, perusahaan justru akan merugi.

NERACA

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut akan meminta kementerian/lembaga mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan wabah sesuai protokol.

"Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu)," menurut pernyataan Kemenkeu, Minggu (22/3).

Inpres ini juga meminta kementerian/lembaga untuk mempercepat pelaksanaan barang dan jasa demi penanggulangan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, begitu pula aturan turunannya.

Selain itu, Inpres tersebut meminta kementerian/lembaga untuk melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Inpres juga memerintahkan K/L untuk mengadakan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk segera memfasilitasi proses revisi, Menteri Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam percepatan penggunaan APBD untuk menangani wabah.

Kemudian kepada Menteri PUPR dalam mempercepat penyiapan infrastruktur, Menteri Kesehatan dalam pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran, serta Kepala BPKP juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Sebelumnya, pemerintah berencana merealokasi dana senilai Rp62,3 triliun dari APBN untuk menangani virus corona yang semakin menyebar di Indonesia. "Sesuai yang disampaikan presiden, ini menyangkut perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, dan dana yang terblokir, serta output cadangan," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip cnnindonesia.com, belum lama ini.

Rencananya, Menkeu akan menarik 50 persen dari anggaran dinas k/l tahun ini yang sebesar Rp4,3 triliun untuk penanganan virus corona. Artinya, dana yang direalokasi dari pos anggaran dinas sebesar Rp2,15 triliun.

Presiden sebelumnya memang telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengubah fokus penggunaan APBN dan APBD. Beberapa anggaran yang bisa direalokasi, seperti anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang yang tidak prioritas. "Saya perintahkan semua menteri, pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Banyak sekali yang tidak prioritas itu bisa dipangkas dulu," ujar Jokowi.

Perusahaan Tutup

Sementara itu, adanya pembatasan aktivitas sesuai dengan seruan Pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah dijalankan kalangan pengusaha. Sebagian besar perusahaan membatasi atau menghentikan aktivitas mereka.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, mengatakan kalangan pengusaha telah menilai wabah virus korona (Corona-19) dengan lebih pragmatis karena penyebarannya yang sangat berbahaya.

"Ternyata virus ini memang mematikan. Perusahaan mulai berpikir untuk membatasi penularan itu. sehingga perusahaan responnya cukup bagus dan menyadari itu tentu dengan konsekuensi-konsekuensi juga berat," ujar Hariyadi, Minggu (22/3).

Menurut dia, perusahaan sudah menghentikan aktivitas karena dilai sudah tidak lagi efektif. Jika aktivitas perusahaan diteruskan, perusahaan justru akan merugi. Dirinya juga mencontohkan perusahaan manufaktur yang mengambil bahan baku dari Tiongkok. Saat ini bahan baku asal negeri tirai bambu tersebut sulit didapat karena virus korona.

Selanjutnya, bisnis di bidang restoran dan perhotelan paling terdampak dari awal Januari yang mulai mengalami penurunan konsumen. Pemulihannya pun paling lambat. Masing-masing bidang usaha memiliki karakter dan masalah sendiri-sendiri.

"Contohnya hotel jika okupansi sudah single digit mending tutup saja. Kalau hotel okupansi memang susah drop kalau dibuka malah tambah rugi. kalo manufaktur ketidakadaan bahan baku penjualannya juga menurun," ujarnya.

Apindo sendiri memikirkan tiga hal yang dikhawatirkan oleh perusahaan akibat kondisi saat ini. Pertama, berapa lamanya penyebaran wabah virus korona ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dari perusahaan.

Kedua, selama adanya wabah berapa biaya yang harus ditanggung perusahaan, sementara sebaliknya pendapatan sangat minimal. Dalam hal ini, setiap perusahaan memiliki komitmen biaya terutama biaya karyawan meski tidak masuk kerja.

"Terakhir, bagaimana juga jadi pemikiran pemulihannya bagaimana. Pasti cadangan dananya juga berkurang drastis itu di luar pada kondisi umum. Saat ini sudah bicara penularan, bukan bisnis lagi," ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mencatat setidaknya ada 517.743 tenaga kerja di ibu kota yang sudah melakukan sistem kerja dari rumah (work from home) mulai Senin (23/3). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya pencegahan penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan data resmi Disnakertrans DKI Jakarta, jumlah tersebut berasal dari pekerja di 1.512 perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan penetapan masa darurat virus corona di DKI Jakarta selama 14 hari sejak akhir pekan lalu.

"Bentuk WFH bisa dengan WFH penuh atau WFH sebagian (pembatasan jumlah pekerja atau waktu bekerja)," ujar Disnakertrans DKI Jakarta dalam akun Instagram @disnakertrans_DKI Jakarta, kemarin.

Dari data yang diunggah Disnakertrans DKI Jakarta, perusahaan yang menerapkan sistem kerja dari rumah meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Kemudian, berasal dari berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, manufaktur, konstruksi hingga pertambangan.

Beberapa perusahaan yang sudah menerapkan kerja dari rumah, yaitu PT Telkomsel, PT Indosat Ooredoo, PT Coca Cola Indonesia, Lazada Indonesia, PT Semen Indonesia, PT ANTAM Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, hingga PT Xiaomi Communications Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan status tanggap darurat virus corona selama 14 hari sejak Jumat (20/3) lalu. Masa darurat ini bisa diperpanjang bila diperlukan.

Dengan kebijakan ini, Anies berharap masyarakat bisa mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga penyebaran bisa dicegah. "Social distancing mutlak dilakukan oleh semua. bila sebagian tak melaksanakan potensi akan meningkat," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

JANGAN TERULANG KASUS PENYELEWENGAN BLBI - DPR: Tambahan Dana Covid-19 Rp 405 Triliun Rentan Dikorupsi

Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan, pemerintah terkait risiko penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam pelaksanaan aturan baru terkait…

Pelanggan Listrik 1.300 VA Perlu Stimulus Pemerintah

NERACA Jakarta - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan masyarakat pelanggan listrik 1.300 VA (Volt Ampere) juga…

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…