Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Sejumlah daerah telah mengeluarkan kebijakan lockdown dan tentu hal ini berimbas ke sejumlah aspek, termasuk tentu konsekuensinya terkait penjualan dan juga omzet dunia usaha karena dibarengi dengan work from home (WFH). Meski di satu sisi kebijakan lockdown untuk meredam dan meminimalisasi ancaman sebaran virus corona di sisi lain tentu ada konskuensi yang tidak dapat dicegah.

Terkait ini, pemerintah harus mempertimbangkan dampak riil kebijakan lockdown dan WFH karena bagaimanapun juga tentu semua tidak berharap terjadi bencana seperti ini yang sebarannya cukup cepat - masif di hampir semua negara. Di satu sisi ini perlu ada perhatian terhadap aspek sosial ekonomi bisnis dan di sisi lain peran perbankan dan lembaga pembiayaan lain juga harus peduli karena nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya jelas terdampak dari sebaran virus corona yang menurut berita sudah ratusan yang terserang virus corona.

Realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah kampus dan lingkungan sekitarnya kini ‘mati suri’. Betapa tidak edaran Rektor sejumlah kampus telah mewajibkan adanya pengajaran secara daring dan online sehingga dipastikan tidak ada kegiatan di kampus sementara banyak mahasiswa dari rantau yang telah pulang kampung. Bahkan sejumlah kampus telah membatalkan ujian dan wisuda karena memang situasinya darurat. Realita ini tentu berdampak sistemik terhadap geliat ekonomi bisnis di sekitaran kampus mulai dari jasa fotocopy, warung makan, jasa laundry, rumah kos, dan semua mata rantainya.

Padahal, banyak diantaranya yang menyewa tempat usahanya dan tentu situasi ini jelas berpengaruh terhadap pendapatannya sementara ketidakpastian masa libur darurat jelas akan berdampak terhadap cash flow yang nantinya akan dipakai untuk membayar upah pekerja, sewa tempat dan belanja bahan untuk operasional. Jadi dapat dipastikan situasi ini membuat dunia usaha dan geliat ekonomi bisnis di sekitaran kampus mati suri.

Yang justru menjadi pertanyaan sampai kapan situasinya akan bertahan? Padahal dalam rentang waktu sebulan lagi ada ramadhan yang berlanjut lebaran sementara dunia usaha pasti juga akan memikirkan pembayaran THR, insentif dan bonus kepada pekerja. Jadi situasinya benar-benar darurat, sementara sejumlah bahan baku harganya meroket misal harga gula dan bahan pokok lainnya. Situasi ini jelas akan berpengaruh terhadap inflasi dan karenanya beralasan jika sejumlah pihak merevisi target pertumbuhan.

Bahkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi terkoreksi menjadi nol persen sehingga bisa dipastikan tidak ada pertumbuhan yang berarti semua geliat produksi yang ada selama periode setahun tidak ada artinya terhadap potensi ekonomi nasional. Koreksi terhadap pertumbuhan menjadi signal terhadap optimisme perekonomian di tahun 2020 termasuk juga implikasinya terhadap kemungkinan pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah.

Kalkulasi terhadap semua dampak sistemik tersebut maka perbankan dan juga lembaga  pembiayaan lain harus cermat mensikapi situasinya agar nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya masih tetap bekerja dan berusaha sehingga mata rantai dari ekonomi kerakyatan masih bisa berjalan normal. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan juga masyarakat haruslah bersatu padu memerangi corona.