Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Harus Serius Tangani Wabah COVID-19

Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI

Pemerintah Harus Serius Tangani Wabah COVID-19

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah serius dalam menangani masalah penyebaran COVID-19, yaitu ketat melaksanakan penegakan hukum dan mengusut tuntas masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China di Sulawesi Tenggara.

Dia mengatakan Menteri Luar Negeri Indonesia telah menegaskan larangan masuk atau bahkan transitnya warga China ke Indonesia masih berlaku sejak diumumkan pada 2 Februari 2020, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, tetap berlaku.

"Semua pihak serius mengatasi penyebaran wabah Virus Corona, maka semestinya semua pihak Imigrasi, kepolisian, Kemenakertrans taat terhadap ketentuan yang sudah dikeluarkan Kemenlu dan Kemenkumham," kata Hidayat dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (19/3).

Ia mempertanyakan mengapa sebanyak 49 TKA asal China bisa lolos masuk ke Kendari, padahal mereka hanya pegang visa kunjungan yang mestinya, berdasarkan keputusan Kemenlu, tidak boleh masuk ke Indonesia.

Menurut dia, 49 WNA itu berasal dari China yang merupakan negara awal munculnya COVID-19, dan mereka datang ke Indonesia tanpa dikarantina selama 14 hari sebagaimana ketentuan Menkumham.

"Ini harus diusut secara tuntas sebagai bukti keseriusan penanganan COVID-19, dan untuk timbulkan efek jera agar tidak terulang lagi," ujarnya pula.

Politisi PKS itu menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti langkah tegas yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengatasi masalah COVID-19. HNW menjelaskan Duterte memecat pejabat imigrasi yang membiarkan WNA asal China masuk ke Filipina di saat mewabahnya COVID-19 di negara tersebut.

"Ini perlu dipertimbangkan untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia benar-benar serius menegakkan aturan dan mengatasi wabah COVID-19," katanya. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - KPU Lembaga Independen Bisa Tunda Pilkada

Mahfud MD Menko Polhukam KPU Lembaga Independen Bisa Tunda Pilkada   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko…

Ketua KPK - KPK Tetap Bekerja dengan Skala Prioritas

Firli Bahuri Ketua KPK KPK Tetap Bekerja dengan Skala Prioritas Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan…

Ketua MPR RI - Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19 Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan - Disidik Gakkum KLHK

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan Disidik Gakkum KLHK NERACA Jakarta - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas…

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses seleksi empat…

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD   NERACA Jakarta - Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum…