Jakarta-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% untuk 2020. Namun, LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bakal mengalami perlambatan akibat wabah virus corona. "Kondisi tersebut kemudian disusul dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang upaya pembatasan ekspor-impor ke Tiongkok," ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho di Jakarta, Rabu (26/2)

NERACA

Menurut Agus, hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19% hingga 0,29%. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara pada 2020 diperkirakan mencapai angka maksimal di sekitar 4,8%.

"Skenario optimistis kita bisa di 4,84%. Skenario pesimistis, kita akan tumbuh 4,74%. Pertumbuhan akan berada di angka 4,84% untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74% jika kepanikan terus meluas," ujarnya.

Bahkan, dia menambahkan, angka tersebut baru dampak virus corona pada putaran pertama, atau first round effect saja. Adapun fase awal tersebut diprediksi terjadi sekitar 8 bulan. "Ini masih first round effect. Kalau kemudian di second round effect, maka ini yang akan mempengaruhi lebih dalam lagi," ujar Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, virus corona menjadi tantangan utama Indonesia dalam mengawali tahun. Bahkan, adanya virus ini diperkirakan akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia hingga 0,29%. "Konsensus mengatakan virus corona bisa mempengaruhi perekonomian kita sebesar 0,1% hingga 0,29%,” ujarnya, Rabu (5/2).

Airlangga mengatakan pengaruh virus corona cukup besar terhadap ekonomi RI dikarenakan hubungan perdagangan dan pariwisata antara kedua negara cukup erat. Tak hanya itu, ekonomi China juga akan terkoreksi hingga mencapai 2%. "Ekonomi China diprediksi turun satu sampai dua persen" ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyebutkan ekonomi Indonesia berpotensi mengalami penurunan sebesar 0,3% seiring perekonomian China, yang diperkirakan menurun 1% akibat wabah virus corona jenis Covid-19. "China turun satu persen, jadi kalau China turun biasanya Indonesia kena 0,3%," ujarnya seperti dikutip Antara, Selasa (25/2)

Suahasil mengatakan, hal tersebut terjadi karena China merupakan mitra dagang utama Indonesia, sehingga dampaknya akan berpengaruh pada negara. "Kita mengekspor barang, kalau di sana gerakan ekonominya turun maka ekspor Indonesia turun. Kita juga impor banyak dari sana, kalau di sana kegiatan ekonominya berhenti, maka barang impornya enggak dikirim ke sini," jelasnya.

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya agar perekonomian Indonesia tidak turun dengan memberikan berbagai stimulus fiskal dan moneter serta melakukan perbaikan pada sektor riil.

"Kita sudah dengarkan minggu lalu Bank Indonesia juga melakukan stimulus moneter conservative network dari sisi fiskal lalu untuk sisi moneter dan structural reform supaya Indonesia tetap di jalurnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Suahasil juga memastikan seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia akan diupayakan terus berjalan, sehingga mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi ke depannya.  "Supaya penerimaan tidak turun terlalu dalam, maka kegiatan ekonomi dipastikan jalan terus," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan belum akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 5,3%, meski kondisi global sedang menghadapi ancaman perlambatan karena adanya penyebaran virus corona. "Kita akan lihat dampaknya ke ekonomi kita, karena itu pasti berpengaruh ke PDB China," ujarnya belum lama ini.

Stimulus Promosi

Pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak menyebarnya virus corona, terutama untuk mengantisipasi melemahnya industri pariwisata dan membuat stimulus agar daya beli masyarakat dapat bertahan. Pemerintah meluncurkan beberapa insentif, termasuk menyediakan anggaran untuk influencer.

"Ada anggaran promosi (pariwisata) Rp103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar dan 'influencer' sebanyak Rp72 miliar," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Selasa (25/2).

Insentif lainnya yaitu untuk wisatawan mancanegara dengan alokasi tambahan sebesar Rp298,5 miliar yang terdiri dari alokasi untuk maskapai dan dan agen perjalanan diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar.

Insentif lainnya yaitu pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 20% selama 3 bulan pada 10 destinasi yang nilainya sekitar Rp265,6 miliar. Kemudian Pertamina memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara yang ada di 9 destinasi wisata, dengan total diskon ini nilainya senilai Rp265,5 miliar selama 3 bulan.

Selanjutnya realokasi dana anggaran khusus (DAK) untuk 10 destinasi wisata senilai Rp147,7 miliar yang saat ini sudah ada rencana penggunaan di Rp50,79 miliar sehingga ada Rp96,8 miliar yang bisa dialokasikan dan sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata.

"Terakhir, pemerintah mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran, di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan. Nah untuk itu, pemerintah akan mensubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, besarnya sebanyak Rp3,3 triliun," ujar Airlangga.

Latar belakang penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain disebabkan turunnya penerimaan negara. Data Kemenkeu mencatat penerimaan negara hingga akhir Januari 2020 mencapai Rp103,7 triliun, atau setara dengan 4,6% dari target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dipatok sebesar Rp2.233,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Januari 2019 yang sebesar Rp108,1 triliun. "Belanja negara terkontraksi di Januari tahun lalu memang terjadi front loading dan tambahan bansos di Januari (tahun lalu). Tahun ini perubahan bansos ini dibelanjakan 12 bulan ini kenapa perbandingannya tidak apple to apple," ujarnya.

Sri Mulyani memerinci penerimaan negara pada Januari 2020. Di mana penerimaan perpajakan mencapai Rp84,7 triliun atau 3,5 persen dari target yang sebesar Rp1.865,7 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp77,3 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar Rp4,4 triliun. "Untuk hibah hingga Januari tidak ada penerimaan hibah sehingga masih nol," katanya.

Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp19,0 triliun atau 5,2% dari target yang sebesar Rp367,0 triliun. "PNBP ini sangat dipengaruhi oleh harga dari migas dan sumber daya alam (secara global yang turun), juga kurs Rupiah yang kini menguat," ujarnya. bari/mohar/fba