Oleh: Ari Nugroho, Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu

Sejak pertama kali diumumkan pada 31 Desember 2019, virus corona kini telah menyebar hingga ke 25 negara. Per Senin (17/2) Dewan Nasional Kesehatan Tiongkok mencatat jumlah korban meninggal akibat virus corona di daratan Tiongkok (mainland China) telah mencapai 1.770 orang dengan jumlah orang yang terinfeksi mencapai 70.548 orang. Sementara diluar Tiongkok, lebih dari 500 orang telah positif terinfeksi.

Menurut World Health Organization (WHO), virus corona (CoV) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Sementara virus corona (nCoV) yang saat ini tengah mewabah adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Tak hanya bagi kesehatan, virus corona ternyata juga berdampak pada perekonomian. Guna meminimalisir penyebaran wabah itu misalnya, banyak perusahaan telah menutup bisnis di Tiongkok. Larangan penerbangan dari dan ke Tiongkok juga diterapkan. Hal ini mengakibatkan terganggunya aktifitas manufaktur dan jasa di Tiongkok. Sehingga tak mengherankan jika nantinya negara dengan perekonomian kedua terbesar di dunia itu akan mengalami perlambatan ekonomi.

Hasil survei Reuters dari 40 economist di dunia menyebutkan pertumbuhan tahunan ekonomi Tiongkok pada kuartal pertama 2020 diprediksi akan jatuh ke 4,5 persen dari 6,5 persen pada kuartal sebelumnya. Penurunan tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan sepanjang tahun 2020 menjadi hanya sebesar 5,5 persen, lebih rendah dari 6,1 persen pada tahun 2019. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka akan menjadi pertumbuhan terlemah setidaknya sejak tahun 1990.

Dalam konsep open economy, apa yang terjadi pada perekonomian Tiongkok tentu akan mempengaruhi perekonomian negara lainnya, termasuk Indonesia. Apalagi Tiongkok merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Virus corona setidaknya juga telah menjangkiti salah satu komoditas andalan Indonesia yakni minyak sawit atau CPO. Wabah tersebut telah mengakibatkan kekhawatiran pasar akan berkurangnya permintaan komoditas dari Tiongkok, termasuk CPO. Kekhawatiran pasar setidaknya telah tercermin dari perkembangan harga CPO. Sepanjang awal tahun 2020 (per 14 Februari 2020), harga minyak sawit berjangka kontrak acuan di Bursa Malaysia Derivatives Exchange anjlok sebesar 5,54 persen, dari 2.816 Ringgit pada akhir Desember 2019 menjadi 2.660 Ringgit pada 14 Februari 2020.

Pelemahan harga CPO secara signifikan dapat memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Apalagi CPO merupakan komoditas utama Indonesia dengan nilai eskpor tertinggi yakni mencapai 12,98 miliar dolar AS hingga November 2019. Menurunnya harga CPO, pada akhirnya akan menurunkan nilai ekspor CPO serta memperburuk defisit neraca perdagangan. Dari sisi mikro, anjloknya harga CPO juga akan memberatkan petani.

Harga CPO memang cukup rentan terhadap isu atau sentimen eksternal. Kondisi tersebut tak terlalu mengherankan, karena penyerapan CPO Indonesia dari ekspor lebih besar dibandingkan dengan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), total ekspor CPO Indonesia pada tahun 2019 sebesar 36,2 juta ton sementara konsumsi dalam negeri hanya sebesar 16,7 juta ton. Selain itu, negara tujuan ekspor juga masih mengandalkan pasar konvensional seperti India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa.

Rentannya CPO terhadap gejolak eksternal juga telah terjadi sebelumnya. Misalnya, ketika pada 13 Maret 2019, Komisi Uni Eropa mulai pemberlakuan Renewable Energi Directive II (RED II). Dalam aturan tersebut, biodiesel dari minyak sawit akan dihapuskan karena dianggap sebagai minyak nabati yang berisiko tinggi terhadap deforestasi. Sementara itu, minyak nabati lain digolongkan berisiko rendah. Akibatnya, ekspor minyak sawit dan turunannya ke Eropa turun 37 persen month-to-month (mtm)  pada April menjadi 315 ribu ton dari sebelumnya 498 ribu ton pada Maret. Kemudian pada Mei 2019, ekspor minyak sawit ke Eropa kembali melorot 4 persen ke level 302 ribu ton. Tak hanya itu, harga CPO sepanjang bulan April juga melemah hingga 1 persen.

Belum lagi ketidakpastian akibat perang dagang AS-Tiongkok yang juga memberikan sentimen negatif pada minyak sawit. Saat konflik antara AS-Tiongkok belum menemukan titik temu, memang ekspor minyak sawit ke Tiongkok sedikit meningkat. Namun, peningkatan tersebut tak berlangsung lama akibat melambatnya aktivitas manufaktur dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sementara ekspor minyak sawit Indonesia ke AS menurun akibat melimpahnya stok kedelai AS yang merupakan subtitusi bagi minyak sawit.

Setelah AS dan Tiongkok menandatangani kesepakatan perdagangan fase satu pada 15 Januari 2020, AS berjanji untuk menurunkan beberapa tarif impor untuk produk Tiongkok. Sebagai imbalannya, Tiongkok akan membeli lebih banyak produk pertanian AS termasuk kedelai. Peningkatan pembelian kedelai tersebut diperkirakan akan menurunkan permintaan minyak sawit Tiongkok.

Akselesari B30 Bisa Jadi Solusi

Setelah sukses mengimplementasikan program B20 sejak tahun 2016, kini Indonesia mencoba naik level dengan program B30. Program yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2020 ini akan mewajibkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Tak tanggung-tanggung, program B30 diharapkan akan mampu menyerap 9,59 juta kilo liter minyak sawit, mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 14,25 juta ton CO₂, menghemat devisa senilai Rp63,39 triliun pada 2020, dan menyerap tenaga kerja yang diperkirakan lebih dari 1,2 juta orang.

Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memproduksi biodiesel dari minyak sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan produksi minyak sawit Indonesia sepanjang 2019 sebesar 51,8 juta ton, meningkat 9 persen dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 47,3 juta ton. Dari total produksi tersebut, hanya sebesar 16,7 juta ton (35 persen) yang terserap oleh konsumsi domestik.

Penggunaan minyak sawit sebagai campuran biodiesel tentu bukan tanpa alasan.  Salah satunya adalah sebagai benteng bagi industri minyak sawit Indonesia yang sepanjang tahun lalu diterpa oleh banyak tantangan, diantaranya diskriminasi sawit oleh Uni Eropa, perang dagang AS-Tiongkok, dan perlambatan perekonomian global. Sementara pada awal tahun 2020, CPO dihantam oleh wabah corona.

Untuk itulah, pemerintah mencoba menyiasatinya dengan mencari alternatif pasar baru dan meningkatkan permintaan domestik melalui program B30. Solusi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor dan meredam gejolak eksternal.

B30 sejatinya telah ramai digaungkan pada 2019 lalu dan berhasil membentuk sentimen positif bagi pasar. Implementasi B30 diperkirakan akan meningkatkan permintaan minyak sawit dari dalam negeri. Implikasinya, produksi minyak sawit akan terserap dan mengurangi suplai global. Belum lagi, Malaysia juga akan melakukan hal serupa dengan implementasi B20 ditengah produksi yang diperkirakan menurun akibat kekeringan dan cuaca ekstrim.

Sentimen positif dari B30 ternyata juga mampu meredam sentimen negatif  lain bagi minyak sawit. Hal ini terbukti dari harga minyak sawit yang naik tajam. Sepanjang 2019 harga minyak sawit berjangka kontrak acuan di Bursa Malaysia Derivatives Exchange telah menguat sebesar 51 persen ke level 3.041 Ringgit/ton. Capaian tersebut jauh lebih baik dari tahun lalu dimana harga minyak sawit sepanjang 2018 justru malah melemah 18 persen.

Program B30 juga diharapkan mampu memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia seperti yang telah terjadi pada bulan Desember 2019. Rilis data neraca perdagangan Indonesia oleh BPS menyebutkan nilai ekspor Indonesia pada bulan Desember 2019 sebesar US$14,5 miliar, atau meningkat 3,77 persen dibandingkan dengan ekspor bulan sebelumnya. Peningkatan nilai ekspor tersebut terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 3,10 persen menjadi US$13,3 miliar.

Minyak sawit menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Selama bulan Desember 2019, ekspor minyak sawit meningkat sebesar 30 persen disertai dengan peningkatan harga sebesar 16 persen. Alhasil, nilai ekspor minyak sawit menyumbang cukup signifikan dalam peningkatan nilai ekspor Indonesia selama periode Desember 2019.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada bulan Desember 2019 Indonesia turun 5,47 persen mtm menjadi US$14,50 miliar. Penurunan paling besar terjadi pada impor nonmigas sebesar 6,35 persen, sedangkan impor migas hanya turun tipis di kisaran 0,06 persen. Kenaikan nilai ekspor yang diikuti oleh penurunan nilai impor pada bulan Desember 2019 membuat defisit neraca perdagangan Indonesia membaik ke angka US$0,03 miliar. Kedepannya, program B30 diperkirakan akan menekan lebih banyak impor dan konsumsi bahan bakar minyak sehingga defisit neraca perdagangan dapat terus ditekan.

Melihat berbagai dampak positif dari implementasi program B30, sudah sewajarnya pemerintah mengakselerasi pelaksanaan lanjutan yaitu program B40 dan B50.