Pembangunan Fisik Bersumber dari Banprov Jabar Tinggal Menunggu Lelang  

NERACA

Sukabumi - Bantuan keuangan yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp113 miliar untuk pembangunan fisik di Kota Sukabumi, saat ini tinggal menunggu persiapan lelang saja. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Fisik Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Imran Wardhani kepada neraca, kemarin.

Imran mengungkapkan, Pemkot mendapatkan bantuan ratusan milliar tersebut nantinya akan digunakan pembangunan startegis, diantaranya dua pembangunan gedung kantor pemerintahan di Kelurahan Limusnunggal dan kelurahan Babakan, pembangunan Depo arsip di Kelurahan Babakan, pembangunan Puskesmas Nanggeleng di Kelurahan Nanggeleng, pembangunan rumah sakit rujukan regional (RSUD Al-Mulk) di Kelurahan Lembusritu dan pengadaan buku perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Sukabumi.

"Alhamdulillah peraturan gubernurnya sudah turun, serta usulan yang kita ajukan tidak ada yang dicoret," imbuh Imran.

Saat ini lanjut Imran, semuanya sudah berada di masing-masing SKPD terkait untuk segera dilakukan eksekusi percepatan lelang."Semua pembangunan fisik yang didanai oleh bantuan keuangan dari Provinsi Jabar posisinya sudah ada di SKPD," tuturnya.

Disisi lain, pihaknya juga sudah membuat masterplan untuk pembanguan kawasan pemerintahan di wilayah Kecamatan Cibeureum. Masterplan itu merupakan acuan untuk pembangunan pusat pemerintahan yang dijadwalkan akan dibangun pada tahun 2021 mendatang."Tahun ini kita akan buat masterplannya, kemudian Amdal dan Prototype gedung-gedung dinas," aku Imran.

Nantinya lanjut Imran, ketika masterplan sudah tuntas, kawasan pemerintahan itu akan berlanjut kepada pembangunan fisik. Rencananya pembangunan kawasan Cibeureum itu akan dilakukan pada 2021 mendatang."Insya allah di 2021 akan dimulai untuk pembangunan," katanya.

Untuk anggaran, Imran mngungkapkan, tidak bisa mengandalkan anggaran dari APBD Kota Sukabumi, melainkan perlu dukungan dari bantuan gubernur dan APBN."Cukup besar ya, pembangunan gedung dewan saja dibutuhkan sekitar Rp75 miliar, belum untuk gedung dinas lainnya," pungkasnya. Arya