Pemkot Serang Apresiasi Hasil Penelitian PWKS Tentang KIP

Pemkot Serang Apresiasi Hasil Penelitian PWKS Tentang KIP  

NERACA

Serang - Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengapresiasi penelitian yang dilakukan Persatuan Wartawan Kota Serang (PWKS) chapter media online tentang keterbukaan informasi publik (KIP) di pemerintahan setempat.

Ekspos hasil penelitian tersebut disampaikan di depan Wakil Wali Kota Serang, Kepala Diskominfo dan Komisi Informasi Banten di Aula Redaksi Satu Banten News, di Serang, Jumat (17/1). 

Subadri mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut dan akan dijadikan salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi OPD pada Selasa mendatang. Namun demikian Subadri sedikit bingung dengan hasil penelitian PWKS yang menempatkan OPD tidak melakukan pembaruan informasi secara berkala, sedangkan Pemkot Serang dalam hal keterbukaan informasi publik mendapat peringkat ketiga dengan kategori informatif."Tapi tetap hasil penelitian ini menjadi acuan kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi," kata Subadri.

Dalam eksposnya Koordinator Penelitian Nahrul menyampaikan beberapa hal yang diteliti yaitu berupa informasi laporan keuangan, rencana kerja anggaran setiap OPD, dokumen pelaksanaan anggaran, struktur organisasi dan pembahasan kegiatan OPD di website resmi.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 33 OPD, hanya meneliti 26 OPD, karena pihaknya mengecualikan enam kecamatan dan KORPRI. Dari hasil keseluruhan, Nahrul mengatakan mayoritas OPD tidak melakukan pembaruan informasi yang seharusnya dilakukan secara berkala.

Menanggapi penilaian PWKS, Kepala Diskominfo Kota Serang Hari Pamungkas mengatakan Diskominfo sudah memberikan website CMS kepada masing-masing OPD, dan selalu mengingatkan untuk dapat digunakan. Jika masih kurang terkait informasi publik, masyarakat dapat membuka website ppid.serangkota.go.id.

Hari juga menjelaskan ada hal yang harus dipahami oleh PWKS, bahwa Informasi yang disajikan oleh OPD itu berbeda dengan informasi publik yang disajikan. Karena informasi itu sama dengan berita, sedangkan informasi publik adalah data atau dokumen yang dikuasai oleh lembaga, begitu pun cara penyajiannya juga berbeda. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

LKPJ Program APBD 2023 Kota Depok: - DPRD Nilai Positif Kinerja TAPD Bisa Raih WTP ke-14

NERACA Depok - DPRD Kota Depok bersama alat kelengkapan dewannya, dalam proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tim Anggaran…

Sri Agustin, Nasabah Mekaar Yang Dipuji Jokowi Berbagi Tips Eksis Jalani Usaha Sambel

NERACA Jakarta – Masih ingat Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM…

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

LKPJ Program APBD 2023 Kota Depok: - DPRD Nilai Positif Kinerja TAPD Bisa Raih WTP ke-14

NERACA Depok - DPRD Kota Depok bersama alat kelengkapan dewannya, dalam proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tim Anggaran…

Sri Agustin, Nasabah Mekaar Yang Dipuji Jokowi Berbagi Tips Eksis Jalani Usaha Sambel

NERACA Jakarta – Masih ingat Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM…

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…