Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani

Ketua DPR RI

Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus tersebut namun justru untuk mengeliminasi upaya-upaya politisasi terhadap kasus Jiwasraya.

"Pembentukan Panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya sekaligus mencari solusi baik terhadap kepentingan nasabah mau pun masa depan lembaga asuransi tersebut," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/1).

Dia mengatakan, DPR sudah membentuk tiga Panja tentang Jiwasraya yaitu di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Karena itu menurut dia, saat ini "bolanya" ada di Panja di ketiga komisi tersebut dan mereka akan bekerja maksimal sehingga jadi tidak perlu ada Pansus.

"Masing-masing bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalian dana nasabah," ujarnya.

Dia menilai, Panja Komisi III DPR akan memastikan penegakan hukum yang profesional, adil, dan pengembalian aset-aset Jiwasraya untuk mengembalikan uang nasabah.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Komisi VI DPR akan fokus pada penyehatan korporasi serta mendorong holdingisasi untuk menyelamatkan Jiwasraya.

Kemudian Puan juga mengatakan, Komisi XI akan mengevaluasi kerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyehatan industri asuransi dan mendorong adanya jaminan terhadap polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian sementara PT Asuransi Jiwasraya karena penurunan nilai saham di produk reksa dana yang ditempatkan mencapai Rp6,4 triliun.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya. Tujuh saksi yang dihadirkan berasal dari enam perusahaan investasi. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Empat Pilar Kebangsaan Harus Diimplementasikan

Puan Maharani Ketua DPR RI Empat Pilar Kebangsaan Harus Diimplementasikan  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak…

Menko Polhukam - Penegakan Hukum Jangan Terpengaruh Politik

Mahfud MD Menko Polhukam Penegakan Hukum Jangan Terpengaruh Politik  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Ketua MPR RI - COVID-19 Dapat Dihentikan Melalui Kedisiplinan Warga

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI COVID-19 Dapat Dihentikan Melalui Kedisiplinan Warga Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi Penanganan Virus Corona

KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi Penanganan Virus Corona   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengarahan kepada…

Jaksa Agung: Sudah 10 Ribu Perkara Disidang Secara Daring

Jaksa Agung: Sudah 10 Ribu Perkara Disidang Secara Daring   NERACA Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan 10.517 perkara pidana…

RUU PDP Harus Perhatikan Aspek "People Security"

RUU PDP Harus Perhatikan Aspek "People Security"   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Parmenas…