Ketika pertemuan antara Ketua BKPM Bahlil Lahadalia bersama Kepala DPMPTSP Provinsi di seluruh Indonesia serta Kepala KPBPB dan SEZ, sepakat bertekad menjadikan Indonesia sebagai surga investasi dengan menciptakan iklim investasi, peningkatan kemudahan melakukan bisnis, percepatan realisasi investasi, mengatasi hambatan yang dihadapi oleh investor, dan meningkatkan peran investasi domestik (PMDN) khususnya UMKM. Namun dalam realitanya, Kepala BKPM juga mengingatkan akan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak terlalu menggembirakan seperti krisis ekonomi dan politik di Amerika Latin, masalah Brexit di Eropa, dan perang dagang China dan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu. Neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tetap defisit karena sebagian besar ekspornya dalam bentuk bahan baku, serta jumlah impor minyak dan gas. Kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi baru sekitar 16% , sementara pengeluaran pemerintah sekitar 20%, maka perlu ada upaya mendorong investasi untuk membantu perekonomian Indonesia.

Ada empat tugas penting BKPM, mulai dari meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik yang layak untuk investasi, mengarahkan investor untuk segera mendapatkan lisensi, memastikan bahwa investor nyaman dan aman berinvestasi di Indonesia, serta mengawal perusahaan hingga tahap produksi. Untuk menjalankan fungsi-fungsi mulai dari promosi hingga proses pengawalan hingga tahap produksi membutuhkan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini terutama dengan DPMPTSP Provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini, ada 24 proyek dengan nilai Rp708 triliun yang terkendala dan tidak dapat direalisasikan. Entah apa sebabnya?

Begitu juga investasi dalam negeri dan UMKM harus menjadi fokus pemerintah. Saat ini, jumlah UMKM adalah sekitar 60 juta dan dapat menyediakan sekitar 100 juta pekerjaan. Investasi dalam negeri dan UMKM memang harus didorong untuk bersaing dengan investor asing. Presiden Jokowi sangat setuju untuk memperkuat BKPM sebagai garis depan realisasi investasi.

BKPM memproyeksikan realisasi investasi mencapai Rp886 triliun pada 2020. Artinya, diharapkan pertumbuhan investasi rata-rata bisa sebesar 11,7% per tahun. Namun, target investasi sampai kuartal III-2019, realisasi investasi baru mencapai 75,9% atau sekitar Rp601,3 triliun. Realisasi investasi 2019 itu terdiri dari PMDN 52,9% dan PMA 47,1%.

Hambatan investasi yang masih dialami para pelaku usaha baik asing maupun lokal ini di antaranya seperti permintaan fasilitas dan insentif tax holiday, dan masalah lahan yang tumpang tindih. Saat ini, sudah ada 20 perusahaan skala besar baik PMA maupun PMDN yang sudah melakukan izin prinsip dan diharapkan bisa tergarap tahun depan. Saat ini, ada 24 perusahaan sudah pipeline masuk ke Indonesia sebesar Rp708 trliun investasi. Namun terhambat merealisasikan investasinya, sebab tersandung berbagai kasus investasi. Ada sebanyak 32,6% kasus karena perizinan, pengadaan lahan 17,3%, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2%.

Masalah lainnya adalah masih belum kompetitifnya biaya logistik. Biaya logistik sendiri, dalam pengertian yang umum, adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terkait dengan aktivitas alur produksi dan rantai pasokan, mulai dari biaya transportasi, biaya pergudangan, biaya pemesanan, biaya produksi, hingga biaya pengirimana barang.

Sebenarnya, Indonesia memiliki sejumlah potensi industri jasa logistik seperti transportasi dan logistik diprediksi tumbuh hingga 15,4% atau senilai Rp4.396 Triliun. Namun, kinerja ekonomi Indonesia yang belum optimal di 2019 diperkirakan masih akan berlanjut sampai semester I- 2020, dan akan semakin panjang jika kondisi perekonomian global masih belum menentu. Bahkan, sektor informal juga belum dipersiapkan untuk menghadapi gejolak ekonomi global yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kondisi ini membuat pemerintah kurang bisa mengadalkan sektor kredit dan konsumsi sebagai “driving factors” pergerakan ekonomi nasional, karena keduanya juga diperkirakan terdistorsi. Sementara itu, upaya menarik investasi asing juga terkendala masih mahalnya biaya logistik.