Ketika Bank Dunia menjelang akhir Januari 2020 merilis laporannya bertajuk Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, antara lain menyebutkan bahwa masih ada 115 juta penduduk Indonesia atau sekitar 45% yang masih masuk kategori rentan miskin.  Sedangkan penduduk yang tergolong kelas menengah baru mencapai 52 juta orang atau sekitar 20%. Artinya, hanya terdapat satu dari lima orang penduduk Indonesia yang sudah masuk kelompok kelas menengah.

Data Bank Dunia itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan rilis BPS sebelumnya. Data penurunan tingkat kemiskinan BPS berdasarkan jumlah penduduk yang pengeluarannya sudah di atas garis kemiskinan (GK), dimana GK Nasional September 2019 tercatat Rp440.538 per bulan/kapita atau Rp2.017.664 per rumah tangga. Sementara itu, GK untuk perkotaan Rp458.380 per bulan/kapita dan GK untuk perdesaan Rp418.514 per bulan/kapita.

Menurut pengamat ekonomi Enny Sri Hartati, angka GK tersebut sebagai dasar menghitung kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, komposisi GK terdiri atas 73,75% makanan dan 26,25% bukan makanan. Artinya, seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp15 ribu per hari. Sementara itu, menurut Bank Dunia, sekalipun pengeluarannya sudah di atas garis kemiskinan, mereka belum masuk pada kategori kelas menengah.

Itu karena kriteria kelas menengah ialah jika rata-rata pengeluarannya berkisar Rp1,2 juta sampai Rp6 juta per orang/bulan, sementara penduduk yang rata-rata pengeluarannya antara Rp532 ribu sampai Rp1,2 juta per orang/bulan masih mencapai 115 juta orang. Jelas, kelompok ini bisa dipandang dari dua sisi, yaitu bisa dikategorikan calon penduduk kelas menengah (aspiring middle class) satu sisi, tapi juga bisa masuk kelompok rentan miskin.

Namun, dari data Bank Dunia dan BPS, terdapat dua kesamaan yang secara objektif tidak terbantahkan, yaitu Indonesia memang berhasil mengurangi penduduk miskin hingga single digit (9,22%) dari total penduduk. Sayangnya, sekalipun jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan terus berkurang, kelihatannya belum mampu mendorong penduduk calon kelas menengah menjadi naik kelas ke kelompok kelas menengah.

Terlepas dari sisi persamaan maupun perbedaan dari dua rilis terkait dengan kondisi kemiskinan di Indonesia tersebut, setidaknya terdapat beberapa masalah yang masih krusial. Antara lain, kemampuan pengurangan kemiskinan semakin menurun dan lamban. Selama 5 tahun terakhir, September 2014 September 2019, angka kemiskinan hanya sebesar 1,74%. Sebagai perbandingan periode 2004-2009, angka kemiskinan turun jauh lebih besar, yaitu 3,19% dari 14,15% (2004) menjadi 10,96% (2009).

Padahal, sejak 2018, kemiskinan sudah berada di level single digit. Apalagi jika dibandingkan dengan besaran total alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang mencapai lebih dari Rp100 triliun. Ironisnya, jumlah pengurangan kemiskinan dalam kurun waktu 1 tahun jika dibandingkan dengan September 2018 hanya turun sebesar 0,88 juta orang (0,44%). Padahal, target sasaran program BPNT saja mencapai 15,5 juta rumah tangga.

Kemudian, tingkat kemiskinan perdesaan masih tinggi double digit, yaitu 12,60%, sementara tingkat kemiskinan perkotaan tinggal 6,56%. Kemampuan penurunan angka kemiskinan di desa terbilang stagnan, bahkan semakin mengecil. Padahal, pada 1980, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 28,4% dan perkotaan 29%. Namun, pada 1990, tingkat kemiskinan desa menurun menjadi 14,3%, sedangkan perkotaan masih 16,8%. Pasca-1990 hingga 2019 tingkat kemiskinan di desa selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota. Alhasil, 60,23% penduduk miskin tinggal di perdesaan dan 39,77% di perkotaan.

Dari gambaran tersebut, kita melihat kelompok terbesar penduduk Indonesia, 115 juta orang berada pada kelompok near poor. Artinya, sangat rentan terhadap perubahan. Karena itu, pemerintah harus hati-hati dalam mendesain kebijakan terkait dengan kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price), terutama sekali terhadap harga energi, baik bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun gas.