AMPJ Desak KPK Usut Kasus Alih Fungsi Lahan di Ancol

AMPJ Desak KPK Usut Kasus Alih Fungsi Lahan di Ancol

NERACA

Jakarta - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (AMPJ) menggelar aksi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Massa aksi menuntut KPK menyidik sekaligus membuka kasus korupsi yang pernah ditangani Kejaksaan Agung terkait alih fungsi lahan PT Jaya Ancol yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Koordinator Aksi AMPJ, Putra mengatakan, KPK perlu memproses dugaan korupsi alih fungsi lahan PT Jaya Ancol (PJA) milik Pemprov DKI Jakarta yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 68 milliar.

"Kami menggelar aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum. Apalagi aset yang diduga dikorupsi merupakan milik pemerintah. Kami juga sekaligus melapor ke KPK atas pelanggaran hukum Direktur Utama PT Wahana Agung Indonesia Propertindo, Fredi Tan," ujarnya, Rabu (29/1).

Menurutnya, selain melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPKP, massa aksi AMPJ juga akan menyampaikan pendapat di Gedung Kejaksaan Agung.

Ia menginginkan, Kejaksaan Agung mengkaji ulang Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang terbit di tahun 2016 untuk Direktur Utama PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), Fredi Tan terkait kasus tersebut.

"Lolosnya Fredi Tan dalam kasus itu patut dipertanyakan. Sebab, dua orang lainnya, yakni Komisaris PT Delta Jakarta, OS dan mantan Dirut Jakpro (BUMD), IGK telah ditetapkan tersangka sejak 2012," terangnya.

Ia menambahkan, AMPJ juga meminta pihak yang melaporkan Hendi Kusuma di Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik berkaitan kasus tersebut untuk segera mencabut laporannya."Sejauh ini Hendi sudah dua kali ke panggil sebagai saksi di Polda Metro Jaya," tandasnya. Mohar

BERITA TERKAIT

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015,…

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama   NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh…

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan   NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad)…