Naikkan Harga BBM, SPBU Asing Diduga Langgar Kepmen ESDM

Jakarta-SPBU asing seperti Shell dan Total diduga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, harga BBM di SPBU asing tersebut menjadi jauh lebih mahal dibandingkan BBM Pertamina.

“Sangat mahal. Jauh sekali dibandingkan Pertamina. Bahkan SPBU asing tersebut diduga melanggar aturan, yakni menetapkan harga jual di atas formula harga yang ditetapkan Pemerintah, dalam hal ini mengenai batas atas,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria dalam rilis yang diterima Neraca di Jakarta, pekan ini.

Menurut dia, penetapan harga BBM non PSO mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 187 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Penghitungan Harga Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Jenis Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dan/Atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Dalam Kepmen sudah ditetapkan formula harga, termasuk mengenai batas bawah dan batas atas. “MOPS masing-masing BBM sudah diatur, begitu pula Average MOPS. Dari formula tersebut bisa dihitung, berapa seharusnya batas bawah dan batas atas,” jelasnya.

Berdasarkan formula, lanjut Sofyano, untuk BBM RON 95, RON 98, dan solar CN 51 misalnya, ditetapkan bahwa batas bawah adalah MOPS+Rp1.200/liter+marjin (5% dari harga dasar). Sedangkan batas atas ditetapkan MOPS+Rp1.200/liter+marjin (10% dari harga dasar).

“Nah, Shell dan Total diduga menetapkan jauh di atas batas atas. Artinya diduga melanggar Kepmen. Untuk itu, Menteri ESDM harus memberi sanksi kepada SPBU asing karena kewibawaan Keputusan Menteri akan dipertanyakan kalau dilanggar,” kata Sofyano.

Direktur Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean juga menduga bahwa SPBU asing melakukan pelanggaran terhadap Kepmen ESDM. Akibatnya, harga yang dijual jauh lebih mahal dibandingkan Pertamina.

“Pertanyaannya, mengapa SPBU Asing seperti Shell dan Total berani menjual harga diatas batas atas yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Apakah mereka SPBU asing itu tidak mau tunduk pada aturan pemerintah? Atau ada kebijakan lain yang disembunyikan?” kata Ferdinand.

Dalam kaitan itulah EWI mendesak Pemerintah agar melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak SPBU asing tersebut. SPBU asing itu harus menjelaskan, mengapa SPBU yang mereka kelola menjual BBM di SPBU atau di titik serah, di atas harga batas atas yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM.

“Ini menjadi sangat perlu ditertibkan dan jika perlu diberikan sanksi keras karena mereka membangkang terhadap peraturan yaitu Keputusan Menteri. Kalau dibiarkan, akan menjadi preseden buruk ke depan,” kata dia. mohar

BERITA TERKAIT

Gelar Bimtek PLK, Kemendag Percepat Implementasi Industri 4.0

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat implementasi revolusi industri 4.0 pada pasar lelang komoditas (PLK) dengan menggelar bimbingan teknis…

Kemendag dan Polri Bersinergi Tindak Pelanggaran di Post Border

NERACA Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bersama Kepolisian Negara RI (Polri)…

Petani Menunggu Eksekusi Kebijakan Pro Petani

NERACA Jakarta - Arah kebijakan jangka panjang pemerintah dan strategi pengelolaan sumber daya ekonomi dengan mendorong pemberdayaan perkebunan rakyat dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Delegasi RI Perjuangkan Akses Pasar ke Selandia Baru

NERACA Jakarta – Indonesia terus berupaya membuka peningkatan akses pasar ekspor Indonesia ke Selandia Baru. Beberapa di antaranya yaitu akses…

Kemendag Hasilkan Potensi Nilai Transaksi US$ 2,4 Juta dengan Australia

NERACA Sydney - Forum Bisnis Indonesia-Australia telah berlangsung di Sydney, 11 Februari 2020. Forum bisnis ini dipimpin oleh Direktur Jenderal…

PPM Manajamen Membangun SDM Unggul

NERACA Jakarta – Merujuk kepada kebijakan pemerintah dimana saat ini menjadi periode kedua dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sumber…